Dia menuturkan, otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kolaborasi yang sudah dibangun dalam mendukung IKN Nusantara adalah salah satu bentuk spirit berotonomi secara nyata.
Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN ini, selain Akmal Malik selaku Pj Gubernur Sulbar, yakni Kalimantan Timur yang diwakili Wakil Bupati Paser Syarifah Nasitah Assegaf, Pemprov Sulsel diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi.
Kemudian Pemprov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Pemprov Sulbar sendiri di bawah kendali Akmal Malik tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan operasional kegiatan di kawasan Ibu Kota Negara baru Nusantara. Seperti terus berupaya mendorong hadirnya penerbangan langsung dari Mamuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).
Selain itu, sebagai daerah penyangga khususnya dalam hal penyediaan material pembangunan, Akmal Malik mendorong aturan pemberian izin usaha tambang yang cepat tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan. Mudah tapi juga mengutamakan kebaikan bagi masyarakat Sulbar secara umum. (Sudirman)
