Terkait antisipasi polarisasi pemilu, menurutnya hal tersebut tidak bisa dihindari, begitu pula politik identitas, berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian. Sehingga Polri kata Dedi akan melakukan penegakan hukum, tetapi Korps Bhayangkara bakal mengedepankan upaya preventif dan preemtif terlebih dahulu.
Satgas Nusantara yang dibentuk melibatkan instansi terkait dari KPU dan Bawaslu. Satgas ini sebagai bentuk cooling system, yang nantinya berkolaborasi melakukan literasi, sosialisasi, dan pengingat apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, atau hoaks.
Satgas Nusantara akan beroperasi saat Polri menyatakan Operasi Mantap Brata dimulai. Dedi menegaskan, peringatan akan diberikan kepada pihak-pihak yang mencoba menyebarkan berita bohong. Bila peringatan sudah diberikan lebih dari satu kali, maka penegakan hukum akan dilakukan.
"Apabila diingatkan sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu," sebutnya.
Terpisah, Satuan lalu lintas Polres Parepare, siap bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare untuk mendukung sepenuhnya kegiatan tahapan-tahapan Pemilu Tahun 2024.
Kasatlantas Polres Parepare AKP Muh Yusuf, mengatakan, bahwa dalam rangka kegiatan tahapan pemilu tahun 2024, Kepolisian Parepare akan terus melakukan koordinasi bersama pihak KPU untuk bagaimana menciptakan lalu lintas yang tertib, selamat, aman dan lancar.
