MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pembayaran insentif Pj RT/RW di Kota Makassar masih jadi polemik.
Bahkan isu terkait akan adanya unjuk rasa mendesak Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto segera memberikan insentif mereka sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
Hanya saja, isu tersebut ditanggapi santai wali kota yang akrab disapa Danny itu. Ia mengatakan, aksi unjuk rasa adalah salah satu yang wajar dalam negara demokrasi dan itu wajib dihargai.
"Orang demo harus kita hargai tapi yang pasti tidak dibayar kalau tidak kerja. Karena itu insentif," ujar Danny saat diwawancara, Kamis (23/6).
Adanya keterlambatan pembayaran insentif sendiri disebabkan revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) yang masih dalam proses. Pemerintah Kota tak berani membayar sebelum revisi tersebut selesai sebab rawan bermasalah karena akan menyalahi aturan.
"Belum bisa dibayarkan kalau belum direvisi Perwalinya," kata Danny.
Danny menjelaskan, revisi Perwali yang dimaksud adalah Perwali Nomor 27 Tahun 2022. Posisi Perwali sendiri telah diajukan pihaknya ke Biro Hukum Pemprov Sulsel untuk proses asistensi, sejak satu bulan lalu.
"Jadi posisinya sekarang bukan di Makassar tapi di provinsi," sebutnya.
Atas keterlambatan pembayaran insentif Pj RT dan RW itu, Danny pun meminta untuk bersabar hingga proses Perwali selesai.
Sembari bersabar, Danny beharap agar seluruh Pj tetap bekerja dengan maksimal sesuai tugas yang diemban. Sebab rata-rata Pj yang mengeluh, kinerjanya dinilai tak maksimal di lapangan.
"Saya lihat yang banyak bicaranya itu yang tidak betugas," tukasnya. (Isak)
