Pimpin Rapat Monev APBD dan DAK Kota Palopo, Judas Amir Minta OPD Siapkan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

  • Bagikan
Rapat Monev kegiatan APBD dan DAK Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 di Gedung Pertemuan Ratona Lt.II Kantor Walikota Palopo, Senin, 27 Juni 2022.

PALOPO, RAKYATSULSEL - Wali Kota Palopo, HM Judas Amir MH, memimpin Rapat Monev kegiatan APBD dan DAK Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 di Gedung Pertemuan Ratona Lt.II Kantor Walikota Palopo, Senin, 27 Juni 2022.

Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir, SH.,MH nampak mengegur kepada beberapa bawahannya yang dianggap belum berkinerja baik. Hal itu disampaikan walikota setelah pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi (monev) serapan APBD dan DAK tahun anggaran 2022.

Walikota memerintahkan Sekda agar membentuk tim evaluasi kinerja untuk melakukan evaluasi secara internal terkait kinerja baik secara kelembagaan maupun personal.

“Sebelumnya sudah diundang Pimpinan OPD untuk mengikuti Monev Realisasi DAK, maupun DAU. Namun pimpinan OPD tidak memiliki kesiapan untuk mengikuti monev tersebut, sehingga ini peringatan kepada pimpinan OPD,” ungkap Walikota Palopo.

Walikota sebelumnya telah mengundang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk hadir dalam monev tersebut. Ada yang datang namun dianggap tidak siap karena tidak membawa data.

Rapat Monev APBD dan DAK ini dimaksudkan untuk mengetahui pemuktahiran klasifikasi dan nomenklatur perencanaan penggunaan keuangan daerah. "Hal ini dimaksudkan agar APBD Tahun Anggaran 2022 akuntabilitas proses penyusunannya dan dapat di pertanggungjawabkan," ujar Judas Amir.

Walikota dalam arahannya juga menginstruksikan kepada semua OPD agar mempersiapkan laporan penggunaan anggaran dan realisasinya oleh masing-masing satuan kerja secara tertulis.

Agar sekiranya serapan anggaran, pelaksanaan kegiatan fisik kinerja kerja masing-masing dinas terkait, dan penanggungjawab kegiatan, agar ada laporan dalam bentuk tertulis tak lain untuk mengkoordinir anggaran semua belanja tahun 2022.

"Semua mempunyai peran dan fungsi, laporan tertulis nantinya jadi pegangan masing-masing agar ada pertanggung jawabannya kepada BPK dan Inspektorat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk semua perangkat daerah Rabu mendatang saya tunggu laporannya," tegas Judas Amir. (*)

  • Bagikan