MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kemarahan ribuan pengunjuk rasa yang menyerbu kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa di Kolombo pada Sabtu (9/7) dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi parah, bahkan terburuk yang dialami Sri Lanka dalam tujuh dekade ini.
Pada akhir bulan lalu, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka telah bangkrut karena kehabisan uang untuk membayar pasokan makanan dan bahan bakar.
Dikutip dari Associated Press, pemerintah Sri Lanka memiliki utang sebesar 51 miliar dolar AS. Namun mereka tidak dapat membayar bunga atas pinjaman tersebut, apalagi mengurangi jumlah yang dipinjam.
Menurut data resmi, mata uang Sri Lanka jatuh hingga 80 persen, membuat biaya impor menjadi lebih mahal serta memperburuk inflasi yang sudah tidak terkendali. Sementara harga pangan naik mencapai 57 persen.
Saat ini, Sri Lanka sudah tidak mampu untuk mengimpor susu, tisu toilet, dan gas.
Krisis yang dialami Sri Lanka merupakan akumulasi dari banyak faktor. Korupsi menjadi salah satunya.
Korupsi yang menjamur di Sri Lanka membuat Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia cukup sangsi untuk memberikan bantuan kepada pemerintah, lantaran khawatir salah kelola.
Selama ini, Sri Lanka cukup mengandalkan pendapatan dari pariwisata. Tetapi serangan teror di gereja selama Paskah yang menewaskan 260 orang membuat sektor tersebut mati suri. Situasi diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19.
Sebelum itu, Sri Lanka sendiri sudah memiliki banyak utang luar negeri untuk membiayai proyek infrastrukturnya, termasuk dari China.
Tahun ini, Sri Lanka sudah menangguhkan pembayaran utang senilai 7 miliar dolar AS yang sudah jatuh tempo. Sementara ada 25 miliar dolar AS lainnya yang harus dilunasi tahun 2026.
Kebijakan pemerintah juga dinilai menambah masalah baru. Seperti ketika memotong pajak besar-besaran yang membuat pendapatan turun. Kemudian pada April 2021, pemerintah melarang impor pupuk kimia yang membuat petani merugi.
Kondisi yang terseok-seok ini kemudian dihantam dengan dampak perang di Ukraina, yang mendorong harga pangan dan minyak meroket.
Sebagai upaya menangani krisis, Sri Lanka meminta bantuan India. Namun Wickremesinghe memperingatkan agar tidak mengharapkan India dalam hal ini.
Alih-alih, Sri Lanka hanya bisa menggantungkan harapan terakhir pada IMF. Sementara negosiasi IMF membutuhkan waktu panjang karena berbagai persyaratan dan kondisi.
Di samping itu, Sri Lanka juga telah meminta lebih banyak bantuan dari China. Pemerintah lain seperti AS, Jepang, dan Australia telah memberikan dukungan beberapa ratus juta dolar. (Rmol)
