MAKASSAR, RAKYATSULSEL— Pemerintah merencanakan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Barang Lompo, Makassar.
Ketua Komisi A DPRD Makassar Rahmat Taqwa Quraisy memutuskan menunda rapat karena data mengenai status lahan belum lengkap.
Camat Kepulauan Sangkarrang, Ramli Lallo mengatakan, itu dihadirkan untuk mengakomodir kebutuhan bahan bakar untuk nelayan dan masyarakat sekitar.
Selama ini terjadi disparitas harga. Jenis pertalite contohnya, di wilayah kepulauan dijual pengecer cukup mahal hingga Rp10 ribu dari harga jual sebesar Rp7.650 per liter.
“Kalau pertalite kan harga jualnya Rp7.650 itu sampai di masyarakat (pulau) sampai Rp10 ribu dengan adanya SPBU satu harga meringankan beban khususnya nelayan,” ujar Ramli Lallo dalam rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD Makassar, Jl AP Petterani Makassar.
Namun, realisasi terkendala lokasi yang belum memiliki alas hak dan wewenang. Karena lokasi proyek di pesisir, proyek tersebut perlu mendapatkan persetujuan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.(*)
