MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Eksistensi waria, pekerja seks komersial (PSK) dan gelandangan serta pengemis di Kota Makassar hingga saat ini makin marak dan merajalela hingga telah meresahkan masyarakat.
Hal ini pun membuat anggota DPRD Kota Makassar geram, sehingga mereka mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar untuk segera mengambil langkah tegas.
"Keberadaan mereka ini (waria, PSK dan Gepeng) telah menimbulkan keresahan sosial, sehingga ini patut diupayakan solusinya dari pihak terkait," kata Andi Hadi Ibrahim Baso, selaku Ketua Komisi D DPRD Makassar, Kamis (14/7/2022) usai monitoring dan evaluasi Dinsos di ruang Komisi D.
Secara spesifik, politisi PKS itu menyinggung tempat usaha yang masih mempekerjakan para waria. Bahkan, ulah sebagian oknum waria ini dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat.
"Seolah-olah tempat tempat usaha ini mengakomodir atau mempekerjakan waria. Harusnya kan bisa dilakukan pembinaan. Oleh karena itu, pengusaha di tempat hiburan juga harus mengantisipasi hal-hal seperti ini sebelum ada kasus," tegasnya.
Dia menilai, adanya ulah oknum waria yang terang-terangan bertindak sangat bertentangan budaya orang Sulsel, khusus Bugis-Makassar. Hal ini tentu akan mencederai budaya di kota ini.
"Jangan sampai nilai kebudayaan kita tercederai oleh ulah para oknum waria ini," tegasnya.
Andi Hadi Ibrahim Baso juga mendesak Dinsos Makassar untuk mengambil langkah tegas, dengan melakukan penertiban anjal dan gepeng yang makin marak dan hampir berada ditiap sudut kota.
"Karena inikan sudah terlalu marak, jadi sudah sangat mendesak untuk dilakukan penertiban maupun pembinaan. Kalau perlu menggandeng Polrestabes juga karena ada indikasi para anjal dan gepeng ini di koordinir oknum," bebernya.
"Kami ingin menyampaikan juga soal anjal gepeng, mengingat data yang ada angka anak putus sekolah itu 4 ribu lebih, jadi jangan sampai yang putus sekolah ini akhirnya lari kesitu (jadi anjal). Jangan sampai ada yang memanfaatkan hal itu, dan mengeksploitasi anak," pungkasnya. (Yad)
