MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sulsel dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjalin kerjasama. Itu, usai melakukan penandatanganan kesepahaman bersama (MoU) tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) di Hotel Claro, Selasa (19/7).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulsel, Nur Ichwan mengatakan, MoU ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas para pihak demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM dan di bidang peradilan.
Nur Ichwan menjelaskan salah satu dari tugas dan fungsi BHP adalah Perwalian. Dalam perwalian, BHP berperan sebagai Wali Pengawas (Pasal 366 KUHPerdata). Melalui putusan/penetapan pengadilan seseorang dapat diangkat sebagai wali anak di bawah umur.
Wali berkewajiban untuk mengurus kepentingan dan penghidupan anak di bawah umur tersebut termasuk mengurus harta bendanya hingga anak tersebut mencapai umur 18 tahun/sudah dewasa.
“Sebelum Wali melaksanakan tugasnya, BHP wajib mengangkat sumpah dari wali tersebut untuk selanjutnya meminta wali agar melakukan pencatatan harta kekayaan dari anak di bawah umur dan melakukan pelaporan setiap tahunnya," tukasnya.
