Sementara, Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru, melalui laporan hasil rapat yang dibacakannya, menyatakan kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan manfaat.
Dalam hal optimalisasi alat-alat produksi sutera pada UPTD Persuteraan Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Wajo.
Dewan meminta kepada pemerintah daerah untuk menyempurnakan dokumen pendukung kerja sama dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.
"Terhadap pelaksanaan kesepakatan ini oleh pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk rencana kerja oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdangangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Wajo diminta progres terhadap pelaksanaanya disampaikan kepada DPRD," bebernya.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Wajo, Ambo Mai, menjelaskan bahwa bentuk kerja sama dengan Balai Besar Tekstil nantinya, yaitu optimalisasi teknologi tenun tradisional.
"Jadi Balai Besar Tekstil akan memberikan pembinaan atau transfer pengetahuan, teknologi, supervisi, dan evaluasi selama masa berlakunya kerja sama," ujarnya.
"Diharapkan dengan kerja sama dan pendampingannya, para pengrajin kita lebih produktif. Jika tidak ada halangan, penandatanganan MoU akan kita laksanakan pada tanggal 28 Juli 2022 yang akan datang," ungkapnya. (*)
