Sejarah, Pertanggungjawaban Gubernur Ditolak

  • Bagikan
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali membuat sejarah dalam proses pemerintahan. Untuk pertama kalinya, pertanggungjawaban APBD tahun 2021 ditolak oleh DPRD Sulsel.

Proses penolakan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu 20 Juli 2022 malam.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman tidak hadir. Orang nomor satu Pemprov Sulsel itu hanya diwakili Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani sebagai pelaksana harian gubernur.

“Plh boleh mewakili gubernur tetapi yang sifatnya rutin, sementara dalam hal terkait dengan kebijakan anggaran, kebijakan strategis lainnya itu ada di penjelasan Undang-undang,” ujar Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari usai paripurna.

DPRD Sulsel kata Andi Ina, awalnya sudah mengingatkan untuk memberikan surat resmi kepada Plh, Namun hingga rapat paripurna berlangsung surat tersebut tidak bisa diperlihatkan.

“Maka kami sampai detik ini, paripurna ini kami menunggu surat mandat dari bapak gubernur ke bapak Plh, dalam mendatangani mewakili beliau tetapi sampai kami membuka rapat surat itu secara tertulis tidak dapat diperlihatkan kepada kami,” ungkap Andi Ina.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, penolakan tersebut adalah pertama kali dalam sejarah pemerintahan di Sulsel bahkan Indonesia.

"Tidak ada surat resmi dari Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang diberikan kepada Plh Gubernur Sulsel, Abdul Hayat Gani. Ini melanggar tidak bisa lagi diterima berdasarkan regulasi yang sudah diatur dalam Undang-undang. Kami akan konsultasikan ke Kemendagri karena tidak ada yurisprudensi yang terjadi sebelumnya di Sulsel dan Indonesia. Kita harus menunggu petunjuk Kemendagri," bebernya.

Diketahui, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman beberapa waktu lalu melaksanakan ibadah haji di Mekkah Arab Saudi. Belum ada penyampaian resmi, orang nomor satu di Sulsel itu akan kembali dari Mekkah.

Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat, Selle KS Dalle mengatakan, sejak awal dia sudah mewanti-wanti agar Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyelesaikan administrasi sebelum berangkat haji. Namun ternyata tidak dilakukan. Dia abai terhadap administrasi, sehingga banyak yang bermasalah.

  • Bagikan