Pada 2020 terdapat 19 desa/kelurahan zero perkawinan anak. Tahun 2021 terdapat 14 desa/kelurahan. Pada periode pertama tahun 2022 terdapat 54 desa/kelurahan yang zero perkawinan anak.
"Semoga ke-54 desa dan kelurahan masih zero perkawinan anak sampai saat ini bisa bertahan sampai bulan Desember. Demikian juga desa/kelurahan lainnya sudah bertambah perkawinan anaknya agar bisa segera menuju zero," jelasnya.
Sementara, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, pada kesempatannya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah perkawinan usia anak.
Pemerintah, kata dia, sedang dan terus melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Sebab, akan berdampak buruk bagi diri anak secara mental dan fisik serta menjadi salah satu penyebab lahirnya anak stunting.
"Untuk itu, kami mengajak semua pihak dapat bersama-sama melakukan pencegahan perkawinan anak. Hanya kolaborasi, kerja sama, dan sinergi bersama yang membuat perkawinan anak dapat diakhiri," ucap Bintang Puspayoga.
Menurutnya, perkawinan anak memberikan banyak dampak negatif, mulai dari putusnya pendidikan anak yang bersangkutan, kesehatan, hingga ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau kemiskinan struktural.
Kemudian, potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan orang, serta pola asuh yang salah terhadap anak sehingga seluruh hak anak bisa terenggut.
"Mari kita lindungi dan selamatkan generasi penerus bangsa dari perkawinan anak," tegasnya.
