Dia menambahkan, meski menjadi domain tim anggaran pemerintah daerah, apakah mekanisme pemenuhan penganggaran biaya yang menjadi kebutuhan di Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Polewali Mandar 2024 melalui dana cadangan.
"Yang mungkin (penting) juga, karena ini domainnya tim anggaran kabupaten, tapi mungkin dari pihak KPU Polewali Mandar sudah dengar-dengar, apakah di rencana anggaran untuk tahun 2023 ini, ada yg sifatnya dana cadangan," imbuhnya lagi.
Sementara, Ketua KPU Polewali Mandar Rudianto menjelaskan jika di tahun 2020 memang KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten memang dibolehkan menerima dana hibah non pemilihan yang diberikan di masa non tahapan.
"Mengenai anggaran apa saja yang boleh diberikan dari pemerintah kabupaten kepada KPU dalam hal di luar daripada tahapan pemilu, maupun pilkada, itu di tahun 2020 kalau tidak salah," tukasnya.
"Kemarin memang ada surat ke kami dari KPU RI soal bolehnya KPU kabupaten dan KPU provinsi itu mengajukan yang namanya bantuan hibah non pemilihan untuk dukungan kegiatan yang di luar tahapan pemilu maupun pilkada. Jadi ini dikhususkan di masa di mana tidak ada tahapan pemilu atau pilkada," tambahnya.
Selanjutnya, Rudianto juga menjelaskan tentang anggaran untuk Pemilihan 2024 yang telah diajukan KPU Polewali Mandar ke pemerintah kabupaten Polewali Mandar dengan besaran sebanyak Rp60.845.883.500,00.
"Kemudian menyangkut soal dana pilkada, kami dapat gambarkan, total anggaran untuk Pilkada Polewali Mandar di tahun 2018 sebesar Rp. 27.429.846.650,00. Sementara untuk Pilkada 2024, total anggaran yang kami usulkan senilai Rp. 60.845.883.500,00 atau ada kenaikan sebesar 125 persen," ungkapnya.
"Tentu ada pertanyaan kenapa ada peningkatan yang cukup besar. Nah ini disebabkan, pertama tentu ada peningkatan harga pasar dalam jelang lima tahun terakhir, yanh kedua adanya pembiayaan item yang baru dalam pilkada di masa Pandemi, yaitu kita perkirakan pilkada masih dalam suasana Pandemi," jelasnya.
Integritas Penyelenggara.
Dalam pertemuan tersebut, juga dilanjutkan dengan diskusi menyangkut kepemiluan dan bagaimana penyelenggara menjalankan tugasnya. Salah satunya menyangkut integritas penyelenggara yang ditegaskan memiliki nilai yang sangat penting dalam membangun demokrasi di bangsa ini.
Menurut Nurdin Mappiara, pihaknya juga merasa perlu menanyakan terkait hal-hal menyangkut integritas penyelenggara sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam kunjungan kerja ini, termasuk apakah di wilayah Polewali Mandar ada kejadian yang terkait dengan persoalan integritas tersebut. Serta bagaimana pandangan KPU Polewali Mandar menyangkut pentingnya aspek integritas bagi penyelenggara ini.
