JAKARTA, RAKYATSULSEL - Indonesia tengah berupaya mengendalikan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak sapi di 22 dari 34 provinsi. Hingga saat ini, vaksinasi telah diluncurkan di provinsi-provinsi tersebut, bersama dengan upaya nasional lainnya seperti karantina hewan dan peningkatan protokol biosekuriti
Untuk meningkatkan upaya tersebut, pemerintah Indonesia menjalin kerja sama internasional dengan menggandeng Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) serta berbagai mitra internasional, seperti pemerintah Australia.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengatakan selain memaksimalkan vaksinasi sebagai agenda temporary dan permanen dalam penanganan PMK, pemerintah juga terus melakukan pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan sebagai upaya penekanan penularan PMK. Mengenai hal ini, Mentan SYL menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kontribusi besar semua pihak dalam menangani PMK.
Mentan SYL juga merespons kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia ke Indonesia. Menurut dia, banyak hal yang didiskusikan mengenai kerja sama antar-dua negara dalam sektor pertanian.
“Banyak hal yang kami diskusikan, isu global, tantangan-tantangan climate change, dan kebutuhan dua negara baik dalam pengamanan pertanian di Indonesia dan Australia,” ujar mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode ini.
Salah satu isu yang dibahas dengan serius dalam perjanjian kerja sama ini adalah masalah PMK. Australia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia memberikan perhatian khusus dalam masalah ini.
“FAO telah bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia sejak awal wabah untuk mengendalikan PMK yang mengancam rantai pasokan pangan dan mata pencaharian peternak," kata Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal.
Lebih lanjut, FAO telah memfasilitasi upaya kerja sama internasional, seperti memberikan 10 ribu dosis vaksin PMK dengan dukungan dari pemerintah Australia melalui proyek bersama FAO-Australia-ASEAN untuk penguatan mekanisme kesehatan hewan di Asia Tenggara (SMART-ASEAN). Ini merupakan salah satu kloter vaksin pertama yang tiba di Indonesia untuk mengawali upaya vaksinasi nasional pada bulan Juni 2022 yang lalu.
FAO juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan konsultasi dengan pakar internasional dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan dan praktek terbaik untuk mengendalikan PMK. Baru-baru ini, FAO juga menerjunkan tim ahlinya dalam misi darurat ke beberapa provinsi yang terdampak PMK untuk memberi saran tentang tindakan jangka pendek dan jangka panjang kepada Pemerintah Indonesia.
Selain itu, FAO telah memasok berbagai peralatan laboratorium tambahan untuk meningkatkan kapasitas deteksi PMK oleh balai-balai veteriner. FAO dan Pemerintah Indonesia juga berharap dapat segera meluncurkan program pelatihan virtual bagi sekitar 350 petugas lapangan kesehatan hewan di 34 provinsi untuk mengendalikan PMK secara cepat dengan menggunakan materi pembelajaran yang berstandar internasional. (*)
