Gubernur Sulsel Minta Bupati dan Wali Kota Beralih ke Transaksi Non Tunai

  • Bagikan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama bupati/wali kota se-Sulsel menandatangani dukungan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) saat high level meeting: monitoring dan evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Selatan, Selasa (8/2/2022), di Hotel Claro Makassar.

Pemerintah meminta kepala daerah beralih ke transaksi non-tunai karena lebih mudah dan transparan sehingga dapat meningkatkan PAD.

Mereka hadir menandatangani dukungan tersebut yakni Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Bupati Soppeng Kaswadi Razak, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa, Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Selayar Basli Ali, dan Bupati Bantaeng Ilhamsyah Azikin.

Kepala daerah lainnya berhalangan hadir dan mengutus wakil atau sekretaris daerah.

Ikut bertandatangan yakni Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Causa Iman Karana dan Plt. Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.

Kegiatan ini dibuka Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman secara virtual dari Singapura usai bertemu Menteri Pengembangan Nasional sekaligus Plt. Menteri Integrasi Layanan Sosial, Desmond Lee.

Andi Sudirman mengatakan, ETPD diharapkan dapat menjaga perekonomian Sulsel yang sejalan dengan agenda utama Presiden G-20 Indonesia. Sesuai arahan Presiden RI yang mengerucut pada 3 (tiga) bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi.

Katanya, TP2DD di Sulsel telah melakukan pencapaian, antara lain, sudah 92 persen (23 dari 25) Pemda di Sulawesi Selatan yang sudah memiliki Keputusan Kepala Daerah tentang Peta Jalan dan Rencana Aksi TP2DD.

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks ETPD TP2DD pada semester II 2021, 11 Pemda, termasuk Pemprov Sulsel, sudah masuk kategori digital. Saat ini, lanjutnya, kanal pembayaran non-tunai sudah tersedia secara masif di Sulsel baik di ritel modern maupun di pasar tradisional.

Meeting yang dipandu Wakil Ketua Harian TP2DD Sulsel, Dr. Tautoto Tana Ranggina juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel Sumardi, M.Si. serta OPD pengelola pendapatan asli daerah (PAD) di Sulsel.

Hadir sebagai narasumber yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ni Putu Myari Artha, M.Si., Kepala Sub Direktorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Radies Kusprihanto Purbo, PhD, dan Plt. Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.

Menurut Causa, dengan dukungan Bank Sulselbar, saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12,1 persen.

  • Bagikan