MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel terus berbenah guna menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang, salah satu pembenahan yang dilakukan adalah mengganti pengurus partai hingga pada tingkatan kecamatan dan kelurahan/desa di Sulsel.
Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel DR. IR. Affandy Agusman Aris mengatakan sedikitnya 90 persen pengurus PSI Sulsel merupakan orang baru yang beraneka ragam latar belakang profesi, Affandy menyebut dirinya optimis dengan komposisi baru ini, partainya mampu meraih kursi di legislatif mulai dari kab/kota hingga provinsi.
"Sekitar 90 persen pengurus baru karena saya menargetkan dapat kursi legislatif minimal dari 24 kabupaten/ kota kami mampu menempatkan wakil di 23 kabupaten." Kata Affandy
PSI Sulsel juga mematok target membentuk fraksi sendiri di setidaknya 7 kabupaten/ kota yang merupakan lumbung suara partainya, seperti Toraja dan Toraja Utara, Luwu timur, Pinrang, Luwu Utara Sidrap dan Makassar.
"Kami targetkan di 7 kabupaten/ kota mampu membuat fraksi sendiri, seperti di Toraja, luwu timur, Pinrang, Makassar, Gowa, Toraja utara serta Palopo, Enrekang Bone, Dan Luwu Utara kami optimis target itu tercapai dengan pengurus baru ini yang di isi oleh orang-orang pilihan." Ujar mantan Politisi Hanura dan mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini, Sabtu 07/08/22.
Lanjut menurut, Ketua Skill Development Center (SDC) Sulsel ini para bakal caleg yang nantinya akan bergabung pada PSI akan melalui sejumlah tes sebelum ditetapkan menjadi caleg pada pemilu 2024 mendatang.
"Khusus bacaleg yang akan maju melalui PSI akan melewati beberapa ujian, seperti uji publik yakni dengan turun langsung pada dapil pilihan mereka sebagai pembuktian bahwa memang mereka dikenal oleh masyarakat di dapil tersebut, selanjutnya tes wawancara yang melibatkan unsur professional serta di wajibkan membuat makalah dan video pendek tentang tujuan mereka menjadi calon legislatif (caleg)." Tambah Affandy
Tes bagi bacaleg PSI tersebut guna mencari wakil rakyat yang murni pilihan rakyat dan mampu menjadi jembatan penyalur aspirasi ke pemerintah.
"Selain serangkaian tes tersebut, para bacaleg yang memenuhi syarat juga diwajibkan menanda tangani fakta integritas untuk tidak melakukan tindak korupsi dan bersedia menjadi penyalur aspirasi rakyat," pungkasnya. (Yad)
