JAKARTA, RAKYATSULSEL — Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) Airlangga Hartarto menuturkan, inflasi di Indonesia masih cukup terkendali di tengah tantangan peningkatan inflasi berbagai negara. Menurut Airlangga, pengendalian inflasi tahun ini dilakukan dengan penuh tantangan.
Setelah berhasil mengatasi dampak pandemi Covid-19, tantangan pengendalian inflasi muncul akibat disrupsi rantai pasok maupun kenaikan harga komoditas sebagai imbas kondisi geopolitik global. Airlangga mengaku, tekanan inflasi juga terjadi di Indonesia.
“Terkendalinya inflasi kita saat ini salah satunya karena langkah kebijakan APBN mempertahankan harga energi domestik (shock absorber),” tutur Airlangga usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional”, Kamis (18/8/2022).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berupaya terus melakukan berbagai program dan kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif.
Hal ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tujuannya yakni, bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi yang semakin kuat.
Airlangga mengaku, masih terkendalinya inflasi di Tanah Air karena sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta Bank Indonesia dalam berbagai program kebijakan pengendalian inflasi.
Menurutnya, TPIP dan TPID telah melaksanakan berbagai program kebijakan dalam kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Hal ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Terkait keterjangkauan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah telah memberikan stimulus ekonomi berupa penyaluran bansos baik dari APBN maupun APBD serta pemberian subsidi untuk komoditas energi,” tegas Airlangga.
Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, pemerintah memastikan ketersediaan pasokan pangan dengan tetap menjaga cadangan beras pemerintah CBP di Bulog di level 1 sampai 1,5 juta ton.
Pemerintah juga memfasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang untuk meningkatkan produktifitas.
“Target pembiayaan KUR sektor pertanian pada tahun 2022 sebesar Rp 90 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 70 triliun,” ujar Airlangga. (*)
