Menurut Abdul Hayat, masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan.
"Saya kira ini untuk mendekatkan masyarakat dengan pelayanan. Harusnya MPP ini menjadi pelayan masyarakat, bagaimana formulirnya diantar langsung ke depan rumah masyarakat, lebih-lebih untuk pelaku usaha dan para investor. Kenyamanan dalam pelayanan adalah cita-cita birokrasi," tutupnya.
Bupati Maros, Chaidir Syam dalam sambutannya mewakili empat kepala daerah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas peresmian Mal Pelayanan Publik di empat daerah.
"Mal Pelayanan Publik adalah ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi," kata dia.
Pelayanan publik adalah cermin dari birokrasi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Salah satu prioritas kerja Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin untuk mencapai Indonesia maju adalah melalui reformasi birokrasi pelayanan publik.
"Mal Pelayanan Publik hadir sebagai terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dengan menyatukan semua jenis pelayanan yang ada di suatu daerah ke dalam suatu tempat dan sistem," kata dia.
"Mal Pelayanan Publik adalah wujud transformasi pelayanan publik dari tradisional menuju model birokrasi yang modern dan dengan mal pelayanan publik, pelayanan kedepan mulai diubah dari awalnya menggunakan kertas atau dokumen nantinya menjadi paperless tidak perlu menggunakan kertas begitu banyak dan mengedepankan model birokrasi yang tidak hanya e government namun meningkatkan menjadi smart government," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin mengatakan, Mal Pelayanan Publik Bantaeng saat ini telah bersinergi dengan berbagai lembaga vertikal yang ada di Bantaeng.
