Amran Mahmud juga mengurai bahwa pembangunan perekonomian yang dilaksanakan dan dikembangkan di Wajo berpihak kepada masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Tujuannya, agar mereka dapat memperoleh akses terhadap produk dan jasa keuangan.
"Kita berharap tim ini akan memastikan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Wajo, baik itu melalui sinergi dengan pihak lain maupun melalui inovasi dan terobosan baru dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif. Mengingat, akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi masyarakat dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup mereka," urainya.
Amran Mahmud juga menaruh harapan besar, melalui TPAKD Wajo program Klinik Bisnis Syariah akan lebih dikembangkan dengan meningkatkan peran dalam pemberdayaan masyarakat dan mendukung pengembangan UMKM.
Dalam pelaksanaan Klinik Bisnis Syariah ini, lanjut Amran Mahmud, selain TPAKD, pemerintah daerah akan difasilitasi dan pendampingan dari beberapa pihak. Mulai Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sulsel, Bank Syariah Indonesia (BSI) Wajo, Bank Sulselbar Syariah Wajo, serta organisasi Islam yang nantinya akan bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaannya.
"Kita berharap melalui Klinik Bisnis Syariah ini, pelaku usaha dan masyarakat akan semakin memiliki pengembangan diri, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang dilaksanakan. Sehingga pelaku bisnis mengetahui benar-benar mana bisnis yang diperbolehkan dalam aturan syariah dan mana yang tidak boleh. Sehingga apa yang dipahami dan diterapkan sesuai syariah dan tidak hanya melihat untung ruginya," bebernya.
Hadirnya Klinik Bisnis Syariah ditandai saat Bupati Wajo bersama Kepala OJK Regional 6 Sulampua dan perwakilan Masyarakat Ekonomi Syariah Sulsel menyentuh layar sebagai simbol peluncuran. Kegiatan ini turut disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo, Armayani, bersama para undangan, di antaranya Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone, Djoko Julianto.
Lalu, mewakili Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, para rektor perguruan tinggi, mewakili Direktur PT Bank Syariah Indonesia Sulsel, jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, camat, TPAKD, pimpinan ormas Islam, pengurus masjid, pelaku usaha, serta undangan lainnya. (*)
