LUWU UTARA, RAKYATSULSEL - Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur, mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Utara. Apresiasi yang dilayangkan Wabup Suaib Mansur lantaran BPS Luwu Utara menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Kawasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kegiatan BPS Kabupaten Luwu Utara 2022/2023.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini dilaksanakan di Kantor BPS Luwu Utara, Senin (23/8/2022), yang juga dihadiri BPS Provinsi Sulsel, Kajari Luwu Utara Haedar, perwakikan Polres Luwu Utara, Asisten Administrasi Umum Muh. Asyir Suhaeb, Kepala Bappelitbangda Alauddin Sukri, dan beberapa perwakilan dari Perangkat Daerah terkait.
Wabup Suaib Mansur bersama Kajari dan Polres Luwu Utara juga ikut menyaksikan pembacaan deklarasi dan pakta integritas yang dilakukan oleh perwakilan pegawai BPS Kabupaten Luwu Utara serta penandatanganan piagam deklarasi pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten Luwu Utara, Dr. Ayub Parlin Ampulembang.
“Hari ini, kita hadir dalam sebuah acara yang sangat kita apresiasi. Makanya Pemda Luwu Utara menyampaikan apresiasi kepada teman-teman BPS Kabupaten Luwu Utara atas pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Kawasan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” kata Wabup Suaib Mansur dalam sambutannya.
Suaib mengaku kehadiran BPS sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi rujukan data oleh pemerintah untuk merencanakan pembangunan sangat membantu pemerintah merencanakan pembangunan, sekaligus mengambil kebijakan. “BPS adalah satu-satunya lembaga yang sangat membantu kami, terutama dalam mengambil kebijakan,” ungkapnya.
“Sudah menjadi falsafah umum bahwa membangun tanpa data itu mahal. Maka dari itu, sudah seharusnya kita berpondasi pada sebuah kebijakan yang berdasarkan data. Nah, terkait data inilah BPS hadir di tengah-tengah kita semua,” sambung dia.
Mantan Kadis PUPR ini juga tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada BPS Luwu Utara atas pencanangan tersebut. Kata dia, pencanangan ini menjadi starting poin bagi BPS menuju kepada birokrasi yang bersih dan melayani. “Kita berharap kerjasama yang lebih baik, dan lebih erat lagi. Apapun yang diberikan BPS, itulah referensi bagi kami,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Luwu Utara, Ayub Parlin Ampulembang, mengaku kehadiran pemda, polres, kajari, serta para kepala perangkat daerah terkait lainnya adalah sebagai pendorong dan penyemangat bagi BPS dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM, sekaligus melanjutkan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Luwu Utara.
“Pencanangan ini adalah bukti kami siap dan berkomitmen menjadikan BPS Luwu Utara sebagai instansi berpredikat zona integritas dalam membentuk wilayah bersih dan bebas dari perilaku korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Ayub.
Dr. Ayub Parlin Ampulembang menambahkan, dengan pencanangan ini, maka dirinya selaku pimpinan BPS Luwu Utara akan terus berupaya untuk melakukan perubahan demi perubahan dalam hal penataan tata laksana, penataan fungsi manajemen, penguatan pengawasan serta penguatan akuntabilitas kinerja pegawai lingkup BPS Kabupaten Luwu Utara.
“Pencanangan ini sebagai implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Luwu Utara,” tandasnya. Tiga hal yang ingin dicapai dalam pencanangan ini adalah:
(1) terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
(2) terwujudnya pemerintahan yang bersih;
(3) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
