Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Buka Rakor Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur

  • Bagikan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr Safrizal ZA membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Claro Makassar (23/08/2022).

Dalam arahannya, Dr Safrizal ZA mengatakan bahwa Target capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi GWPP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di tahun 2022.

Pasalnya, hingga dengan minggu ke tiga Bulan Agustus 2022, realisasi anggaran Dekonsentrasi masih sangat rendah maka dari itu perlu dilakukan upaya akseleratif dan sistematis.

"Lakukan terobosan-terobosan dan inovasi, jangan bergerak dalam ruang rutinitas semata, anggaran berbasis fungsi dan fungsi ini memainkan peran strategis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat," tegas Safrizal.

Lebih jauh,  Safrizal  mengaku Provinsi Sulsel selalu menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia bagian timur.

Safrizal menyampaikan, dari tahun ke tahun Provinsi Sulsel selalu menjadi rujukan daerah lain di Indonesia bagian timur. Apalagi dengan berbagai inovasinya.

"Provinsi Sulawesi Selatan ini sering mendapatkan penghargaan provinsi yang sangat Inovasi, dan kabupaten kota nya sering mendapatkan penghargaan dalam bentuk inovasi juga," terangnya.

Menurut dia, Indonesia di umur yang hampir 100 tahun ini sudah berdiri sejajar dengan berbagai negara lainnya di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi, kemandirian dalam waktu sepuluh kedepan, Indonesia akan menjadi negara yang ditakuti negara lain.

Kendati demikian, Indonesia dengan jumlah pulau dan penduduk yang sangat luas biasa ini, masih tetap berdiri kokoh meskipun dengan berbagai perbedaan, suku ras, budaya hingga bahasa.

"Sangat dramatis perbedaan-perbedaan ada ratusan suku, bahasa dan ras yang luar biasa. Hasil pikiran anak bangsa kita tidak bisa mengatur Indonesia ini dengan begitu saja, tapi negara ini diatur dengan sistem sentralisasi," jelasnya.

Olehnya itu, semua elemen pemerintah mulai dari pusat hingga RT dan RW sudah tertata rapi tentunya dengan aturan yang berlaku. "Tugas dan rincian dari sudah terbagi masing-masing. Para Bupati Wali Kota ada 46 kewenangan Gubernur di sebuah wilayah,"

Sementara itu, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat mengaku, sebagaimana yang di sampaikan oleh kepala Biro Pemerintah Setda Pemprov Sulsel, Idham Kadir mengenai tumbuh lebih cepat bangkit lebih kuat, itu sudah menjadi misi bersama untuk terus membangun negara ini dengan semangat patriotisme.

"Jadi harus dilakukan dengan cara seksama. Kita ingin ASN ini selalu ter update kepada kondisi terkini di semua wilayah. Saya kira saling menopang, saling kuat, dalam hal ini satu dalam kesatuan, daerah tumbuh tentunya provinsi akan tumbuh dan pastinya Indonesia tumbuh," jelas mantan Direktur Kemensos RI itu.

Secara khusus Abdul Hayat menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dirjen Bina Adwil Mendagri atas kesediaan waktunya hadir di Sulsel. "Terimakasih Pak Dirjen atas kedatangannya di Kota Anging Mammiri ini," ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Pemerintah Setda Provinsi Sulsel, Idham Kadir menyampaikan, apresiasi dan terimakasih kepada Dirjen Bina Adwil Mendagri RI atas kehadiran dan supportnya, untuk Pemprov Sulsel.

"Kami sangat yakin bapak Dirjen sangat sibuk, tapi masih sempat hadir dalam acara ini. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat membantu pemulihan ekonomi, tumbuh lebih cepat bangkit lebih kuat," tutur Idham Kadir.

Idham Kadir mengaku, kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai perwakilan mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel hingga OPD kabupaten kota se-Sulsel.

"Kami melaporkan bahwa peserta yang hadir pada hari ini adalah sekitar 200 orang, yang terdiri dari OPD lingkup Pemprov Sulsel, kepala dinas PTSP se-Sulsel serta seluruh ASN terkait," tutupnya. (Sas)

  • Bagikan