Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah menghitung dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hitungan ini tak hanya dampak terhadap perekonomian, tetapi juga dampak terhadap situasi ketertiban dan keamanan.
Meski begitu, Misbakhun juga tak serta merta mendukung pemerintah menaikkan harga BBM tapi pilih menambah anggaran subsidi dengan menambah kuota BBM bersubsidi akan habis.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali apakah keputusan tersebut akan berdampak signifikan untuk mendorong ekonomi.
Adapun Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin turut mengkritisi adanya wacana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, kenaikan harga BBM tersebut justru akan menambah penderitaan rakyat.
Didi mengatakan, Ia menolak keras adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Menurut Didi, selain terlihat semena-mena, kebijakan tersebut akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat.
"Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil, agar jangan membebani masyarakat," ujar Didi.
Lebih lanjut, Didi menuturkan, bila mana wacana tersebut terjadi, maka laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM yang juga akan menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok.
"Inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan," paparnya.
Didi menambahkan, dampak kenaikan BBM tidak hanya berlangsung pada sektor ekonomi. Tetapi, kata Didi, hal itu juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat di Indonesia.
"Kenaikan BBM juga akan menimbulkan peningkatan angka pengangguran yang menambah tingkat kemiskinan Indonesia, serta menganggu pemulihan daya beli," ucapnya.
Sementara itu, Ombudsman RI meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, pertalite dan solar karena dinilai tidak bijak dilakukan dan memicu inflasi semakin tinggi.
