Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan jika kebijakan itu yang diputuskan maka akan berkontribusi terhadap inflasi mencapai 0,97 persen.
Hal itu berdasar pada hasil kaji cepat Ombudsman yang menyebut sekitar 70 persen profil pembeli BBM bersubsidi merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah pilihan yang tepat dan bijak saat ini. Alasannya, kenaikan harga Pertalite dan Solar, yang proporsi jumlah konsumennya di atas 70 persen, sudah pasti akan menyulut inflasi sebesar 0,97 persen,” kata Hery.
Selain itu, Ombudsman juga memandang bahwa pemerintah perlu menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi.
“Covid baru saja mereda, ekonomi belum pulih, masyarakat sudah dibebani kenaikan harga BBM bersubsidi. Ini menjadi persoalan di ranah publik,” ujar Hery.
Oleh karena itu, Ombudsman meminta pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 terkait dengan upaya menahan harga komoditas strategis tersebut.
“Pemerintah mesti cermat menggali seluruh sumber pendapatan negara dan mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran,” ujarnya.
Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR saat ini berada pada kondisi dilematis.
Kata dia, semua pasti punya alasan, baik dari keinginan pemerintah menaikkan harga BBM tentunya punya alasan. Dari DPR sendiri punya pertimbamgan untuk menolak kenaikan tersebut karena masyarakat sedang dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi.
"Saya sendiri sebagai pemerintah, tentunya akan mengikuti hasil dari perdebatan Komisi XI DPR sebagai suara dari rakyat dan pemerintah tentunya akan mendengarkan suara rakyatnya," pungkas Danny. (Abu)
