Sementara, pemerintah pusat melimpahkan kepada pemerintah daerah. Karena itu, Dewi berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa menghasilkan solusi bersama.
Setidaknya pemerintah perlu memastikan penghapusan honorer tidak menambah angka pengangguran.
"Ini juga menjadi concern kami baik itu lintas komisi maupun lintas fraksi di DPR RI. Karenanya, para pimpinan masih merapatkan untuk mengambil langkah selanjutnya, apakah perlu dibentuk panitia khusus," sambungnya.
Di samping itu, Dewi juga mendorong rumah sakit provinsi maupun daerah yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar mengangkat tenaga kesehatan secara bertahap.
"Kalau mereka sudah mandiri dan mampu mereka bisa mengurus tenaga honorer sendiri," katanya.
Dengan demikian secara bertahap bisa dilakukan audit jabatan atau lowongan yang dibutuhkan.
"Begitu juga mengisi formasi yang ada di Puskesmas yang ada di Jawa Barat, setidaknya ini bisa mengurangi beban pemerintah daerah," ujar Politisi dari F-Golkar ini.
Diketahui, tenaga kesehatan dengan status honorer di Provinsi Jawa Barat mencapai 65.000 orang.
Jumlah tersebut meliputi nakes juga non nakes yang bekerja di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Jabar. (*)
