MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Serum Institut menggelar diskusi bersama anak-anak muda dan puluhan mahasiswa bertajuk Mengawal BLT Tambahan Sebagai Kompensasi Rencana Kenaikan Harga BBM di salah satu kafe, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jumat (2/9).
Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Masika ICMI Sulsel Erwin Saputra dan Akademisi Makassar Yusuf Alfian Rendra Anggoro KR.
Wakil Ketua ICMI Sulsel Erwin Saputra mengatakan kenaikan Bahan Bakar Minyak alias BBM menimbulkan gejolak harga bahan pokok terdampak.
"Baru disampaikan pemerintah akan menaikkan harga BBM, sejumlah bahan pokok sudah naik. Nah, kehadiran pemerintah akibat kenaikan ini tentu sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat kurang mampu," jelas Erwin.
"Dalam mengatasi persoalan sosial ini, tentu Bantuan Langsung Tunai menjadi salah satu cara hadirnya pemerintah merespon gejolak sosial di masyarakat," sambung dia.
Meski begitu, Erwin mengajak semua pihak, termasuk anak-anak muda dan mahasiswa untuk melakukan pengawasan secara ketat dari penyaluran BLT ke masyarakat.
"Nah, tugas kita semua saat ini melakukan pengawasan secara ketat, agar BLT itu bisa tepat sasaran. Kita ingin bahwa, masyarakat yang kurang mampu betul-betul tersentuh bantuan tersebut," jelasnya.
Hal lain yang disuarakan Erwin adalah, pemerintah tidak hanya berfokus pada BLT, tetapi perlu ada terobosan lain agar masyarakat terdampak bila BBM betul dinaikkan.
"Menurut saya pemerintah perlu mendorong usaha-usaha produktif masyarakat kecil menengah lewat sentuan bantuan modal. Ini penting, agar perputaran ekonomi masyarakat kita tetap berjalan," tutur Erwin.
Sementara itu, akademisi Unismuh Makassar M Yusuf Alfian Rendra Anggoro memberi apresiasi karena langkah pemerintah dalam menyalurkan BLT melibatkan kantor pos.
"Setidaknya dengan lewat kantor pos, penerima BLT bisa mendapatkan bantuan itu secara utuh. Karena kalau lewat cara lain, kita takutkan tidak sepenuhnya full diterima masyarakat, dan yang paling penting bahwa warga tidak lagi harus antre karena diantar langsung ke rumah penerima BTL," ujar Yusuf Alfian.
Akademisi bergelar doktor itu menyarankan ke pemerintah agar membentuk Satgas Khusus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
"Saran kedua, kita harap bahwa pemerintah memberi kategori terhadap BLT yang akan disalurkan. Tentu, perlu ada BLT jangka pendek, menengah dan panjang, agar masyarakat kita yang terdampak bisa merasakan kehadiran pemerintah," tutur Yusuf Alfian. (*)
