"Jadi, kami mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM. Mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan subsidi tepat sasaran," kata Muh Hidayat, Jumat (2/9).
Selain itu pihak PMII juga mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Abdul Salam merespon aspirasi dan tuntutan aktivis PMII.
"Kami dari DPRD Kota Palopo sebagai wakil rakyat, ikut menolak rencana kenaikan BBM subsidi dimana akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Kami dukung aksi teman-teman dari PMII Cabang Kota Palopo. Intinya pemerintah harus peka melihat keadaan masyarakat akibat kenaikan harga BBM subsidi," kata Abdul Salam legislator NasDem. (Jaya)
