Pada tahun ini, anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp59,6 triliun. Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp41,0 triliun. Dengan itu, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp502,4 triliun.
Jumlah ini berpotensi membengkak hingga Rp698 triliun atau naik Rp195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat. Hal itu karena harga jual eceran (HJE) BBM bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan HJE solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya sudah mencapai Rp13.950 per liter.
Sementara itu, ia mengatakan HJE pertalite yang ditetapkan sebesar Rp7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini. Di sisi lain, kuota BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang ditargetkan dalam APBN tahun ini akan habis pada Oktober.
Mahasiswa Ajak DPRD Bone Turun ke Jalan
Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bone menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Bone, Kamis (1/9/2022).
Setibanya di depan Kantor DPRD Kabupaten Bone, sejumlah massa melakukan aksi bakar ban sambil meneriaki Anggota DPRD untuk keluar ke depan halaman kantor menemui mahasiswa yang berunjuk rasa dan mengajak anggota DPRD Kabupaten Bone turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat dengan menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Koordinator aksi, Rafli Fasha mengatakan, bahwa ada beberapa tuntutan mereka dalam aksi ini, yakni menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.
“Kenaikan harga BBM akan mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih akbat pandemi Covid-19. Kami juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (Migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir,” ujar Rafli Hasan dalam orasinya.
Ia juga mendesak DPRD dan Pemda Kabupaten Bone untuk melakukan pengawasan terhadap alokasi pemakaian BBM yang bersubsidi tepat arah dan mendesak DPRD Kabupaten Bone untuk menghadirkan seluruh penanggung jawab SPBU yang ada di Kabupaten Bone.
