MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Serapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih rendah. Berdasarkan data, ada sekira 31 OPD masih dibawah 40 persen hingga Agustus 2022. Padahal, idealnya sudah diatas 60 persen.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan, serapan anggaran rendah lantaran masalah ini ada di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Setda Kota Makassar.
Hal inipun sudah, sambung Danny Pomanto--sapaan akrabnya, disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"ULP ini ada trauma, salah sedikit mereka akan mengulang (dokumen tender,red). Saya mau marah, nanti dibilang saya intervensi," ucap Danny Pomanto, Minggu (4/9).
Trauma itu, kata Danny Pomanto, ada salah satu tim kelompok kerja (Pokja) ULP menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi Proyek RS Batua. Mereka tidak ingin hal tersebut terulang sehingga ada kehati-hatian tim Pokja.
"Ada pokja (proyek) RS Batua ditahan, nah beberapa mundur. Mereka yang tidak mundur, ada kehati-hatian luar biasa. Biar stang miring kalau tidak sesuai akan diminta ulang tender," paparnya.
"Semua orang marah, saya juga marah. Susah juga karena ini psikologi mereka. Dia tahu saya marah, dia minta mundur semua, susah juga," tambahnya.
Solusinya, kata pria berlatarbelakang arsitek itu, dirinya membentuk Tim Percepatan Serapan Anggaran. Tujuannya, membantu kerja-kerja Pokja ULP agar nyaman dalam bekerja.
"Nah, kita bentuk tim agar mereka confident (nyaman) bekerja. Kita perlu bantu mereka," tegasnya.
Diketahui, ada tiga OPD Pemkot Makassar yang memiliki serapan anggaran terendah. Mereka adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar dengan persentase 4,57 persen. Kemudian, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan serapan anggaran hanya 12,38 persen dan Dinas Ketahanan Pangan hanya 17,54 persen. (*)
