PALOPO, RAKYATSULSEL - Wali Kota Palopo, HM. Judas Amir MH, menghadiri dialog Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo (BEM UMP) dengan tema "Penyesuaian Harga BBM, Problem Atau Solusi " di Upstreet Cafe Selasa malam, (06/09/2022).
Dialog yang dilaksanakan oleh BEM Univ. Muhammadiyah ini bertujuan, untuk sharing bertukar pikiran tentang kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM beberapa waktu lalu, dimana akan berdampak kepada inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara bersamaan.
Dalam dialog ini dikemukakan juga bahwasanya penyesuaian harga BBM dipicu adanya perbedaan kurs mata uang yang secara tidak langsung terpengaruh dengan harga minyak dunia dan juga komsumsi bahan bakar minyak yang terus meningkat di masyarakat Indonesia.
Walikota Palopo, Drs. HM. Judas Amir MH, yang juga menjadi narasumber pada dialog ini mengatakan dialog merupakan hal yang positif, bahkan sebuah solusi melalui saran masukan antara Pemerintah Kota dan mahasiswa, tentang adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Menurutnya penjelasan dari Pemerintah Kota kepada mahasiswa tentang penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai himbauan penting untuk dipahami, dan yang paling ditegaskan adalah penggunaan BBM bersubsidi itu harus benar-benar tepat sasaran.Wali Kota menambahkan bahwa penyesuaian harga BBM, perlu diketahui bersama telah melalui perencanaan dan pertimbangan sehingga tujuannya demi kebaikan bersama.
"Dalam menyikapi kenaikan atau penyesuaian harga BBM, saya berharap agar teman-teman mahasiswa tidak menyikapinya secara berlebihan, mari kita bersama-sama menyikapinya dengan dengan pemikiran yang baik untuk kebaikan bersama" kata Wali Kota.
Melalui kesempatan itu juga, Wali kota berharap , dengan adanya dialog ini bersama-sama akan mengerti dan paham posisi pemerintah daerah, yang menjadi tangung jawab pemerintah daerah ialah, meneruskan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Palopo, dengan adanya kenaikan atau penyesuaian harga BBM yang ada sekarang ini, mengajak mahasiswa bersama-sama menjadi kontrol sosial, sehingga penyaluran BBM bersubsidi dan penyaluran bantuannya terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
Kapolres Kota Palopo, AKBP. H.Muh Yusuf Usman S.H, S.I.K, M.T. dalam kesempatan itu juga menambahkan dan menjelaskan, bahwa pemerintah beserta jajaran TNI/Polri, akan mengawal dan mengawasi penuh pendistribusian BBM bersubsidi, ditiap SPBU di Kabupaten Kota, dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran sehingga ada tindakan tegas bagi pelanggar.
Ia juga menjelaskan mengutip, dari sumber kementerian keuangan untuk tahun 2022, subsidi BBM nilainya 502,4 Triliun, dimana supsidi tersebut, belum tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk itu perlu dialokasikan untuk membangun rumah sakit skala menengah, puskesmas, juga pembangunan sekolah dasar, dan lain-lain.
Lanjutnya menjelaskan , “ Informasi dari sumber Kemenkeu, maka perlu diadakan penyesuaian harga kenaikan BBM seperti sekarang ini, adapun program bantalan sosialnya ialah Bantuan Tunai Langsung (BLT) dengan nilai 12,40 Triliun dengan sasaran 20,65 Juta keluarga penerima manfaat, juga Bantuan Supsidi Upah (BSU) dengan nilai 9.60 Triliun dengan sasaran 16 Juta pekerja dengan upah atau gaji maksimal 3,5 Juta.
"Itu semua adalaha Data yang disampaikan oleh Kemenkeu kepada Presiden dan disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan dalam pelaksanaannya mari bersama-sama kita kawal" tegasnya.
Harapannya, pendistribusian BBM bersubsidi dapat terlaksana dengan baik, dan tidak disalahgunakan.
Dalam dialog ini juga dihadiri Akademisi yang juga Rektor Univ. Muhammadiyah Dr. Sapar S.E, M.Si, dan Direktur Nusantara Riset Afrianto Nurdin, M.Si, selaku pakar ekonomi.
