"Terutama membangkitkan ekonomi bagi masyarakat. Ini sudah jadi kegiatan tahunan, sangat disayangkan ada komersialisasi," ujarnya, Jumat (9/9/2022).
Menurutnya, F8 ini menjadi hiburan yang baik bagi masyarakat sehingga tak semestinya dibebankan biaya yang begitu tinggi.
Terutama karena masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan diterpa persoalan BBM yang naik.
"Kebijakan beberapa waktu lalu oleh Pak Wali Kota Danny Pomanto itu tidak ada yang berbayar, sekarang mesti masuk Rp10 ribu bawa botol plastik, bayar ini itu, berarti ini ada kepentingan sesuatu," ucapnya.
Ia menilai, masalah ini memberatkan masyarakat kecil, yang juga ingin mendapatkan kesempatan dalam perputaran ekonomi di Makassar lewat event F8.
"Awalnya program untuk seluruh masyarakat Makassar, ketika ada iuran yang mengikat, dengan besar kecilnya yang harus diberikan ke panitia. Belakangan kan begini, ini sudah jadi penghalang bagi masyarakat untuk mengunjungi objek wisata mereka, (anjungan Losari)," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid menilai, soal komersialisasi yang dilakukan tersebut menurutnya sudah masuk akal. Mengingat, tak ada sepeserpun anggaran yang diberikan ke pemerintah kota untuk pelaksanaannya.
"F8 ini kan tidak dianggarkan ke pemerintah kota, tapi diswastakan. Tentu saja pihak swasta ini berpikir bagaimana caranya dia dapat anggaran," terang legislator PAN ini.
Hanya saja, lanjutnya, tetap perlu ada klasifikasi di kawasan tersebut, untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa memperoleh hiburan.
Caranya dengan membuat kawasan-kawasan yang bisa diakses secara gratis, tidak dipungut biaya sepeserpun.
