JAKARTA, RAKYATSULSEL - Bupati Wajo, Amran Mahmud, mengajak seluruh elemen Kerukunan Keluarga Wajo (KKW) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dalam membangun daerah yang amanah, maju, dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Amran Mahmud saat menghadiri pengukuhan Badan Pengurus Pusat (BPP) KKW masa bakti 2022-2027 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9).
Ini sesuai dengan visi misinya bersama Wakil Bupati Wajo, Amran, yakni Pemerintah Amanah Menuju Wajo Maju dan Sejahtera (Pammase), yang terus digelorakan hingga tahun keempat masa jabatannya.
"Untuk mencapainya tentu tidak mudah. Di samping butuh kepemimpinan yang kuat dan berkarakter, pemerintahan juga membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang intens dari semua stakeholder pembangunan. Termasuk dukungan Legislator, birokrasi, pers, ormas, LSM, swasta, lebih-lebih masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," kata Amran Mahmud.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Wajo ini menekankan salah satu kunci yang dibutuhkan untuk pembangunan adalah kerja sama dan kolaborasi. Dengan kolaborasi, kata dia, kekurangan dapat terkaver kelebihan yang dimiliki orang lain, begitupun sebaliknya.
"Kata kuncinya adalah kolaborasi. Di era disrupsi ini, tidak ada lagi tempat untuk praktik one man show. Setiap orang di dalam organisasi atau di komunitas harus bekerja sama, bergandengan tangan, dan bahu-membahu, untuk mencapai tujuan-tujuan mulia yang hendak kita capai," terangnya.
Amran Mahmud mencontohkan kolaborasi yaitu melalui Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris (AYP) yang hadir pada kesempatan tersebut, yang memperjuangkan dan mengaspirasikan berbagai bantuan untuk masyarakat Wajo kepada Pemerintah Pusat.
Misalnya jaringan gas rumah tangga, mesin perahu dan mesin pompa air dengan converter bbm ke bbg, pjuts, beasiswa dan bantuan lainnya.
"Kami ucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini, juga kepada seluruh pihak lainnya yang telah berkolaborasi," ucapnya.
Selain kolaborasi, lanjutnya, pemerintah daerah juga membutuhkan aspirasi dari masyarakat untuk diolah dan diinternalisasikan dalam pembangunan daerah.
