MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah DKI Jakarta menjalin kerjasama terkait pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik salah satunya dalam bidang transportasi yakni menghadirkan Moda Raya Terpadu (MRT) di Sulawesi Selatan.
Kerjasama tersebut ditindaklanjuti melalui penandatanganan Momorandum of Understanding (MoU) antara anak perusahaan milik Perseroda yaitu PT Mass Rapid Trans (MRT) Makassar dengan PT MRT Jakarta untuk pembangunan MRT yang rencananya akan melayani rute Mamminasata.
Direktur Utama PT MRT Makassar Andry Arief Bulu mengatakan penandatangan Mou tersebut dalam rangka penjajakan pembangunan Proyek MRT di Kawasan Mamminasata di m kota Makassar. Di mana kerjasama ini ini dalam bidang komunikasi.
Andry menyebut setelah MoU ini akan dilakukan sejumlah agenda lainnya seperti vasibility study termasuk membuat rute, survey kontur tanah. Lalu, survey tingkat keminatan masyarakat Kota Makassar terhadap MRT.
"Kami membentuk satu holding company antara dua MRT ini dalam rangka pelaksanaan manajemen sampai dengan maintenance. Itu rencana kerjanya," ungkapnya, Senin (10/10).
Lanjut, Andry mengatakan sebelum dilakukan pembangunan, di bulan Desember 2022 mendatang direncanakan akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas moda transportasi massal ini dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Kota Makassar, guru besar, akademisi, ahli konstruksi, asli transportasi.
Tak hanya itu, kata Andry, di Bulan Januari 2023 akan dilakukan fasibility study. Sementara itu, ground breaking rencananya akan dilakukan di tahun 2023.
"Target kami yang diamanahkan bapak gubernur itu tahun 2023 sebelum September bisa berkegiatan fisik berupa ground breaking yang dilaksanakan di Kota Makassar," terangnya.
Lebih lanjut mengenai biaya pembangunan MRT ini nantinya murni dari investasi luar negeri dengan melibatkan dua negara yakni Korea dan Jepang.
"Ada konsorsium. Target kami sudah ada pembicaraan dengan dua pihak selaku donor. Dari negaranya yaitu Jepang dan Korea," tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Pemerintah DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk melanjutkan program pembangunan MRT ini melalui pendekatan sistem pelayanan publik.
"Intinya itu jadi awal, gubernur tidak akan berganti untuk jakarta kami tetap lanjutkan program ini untuk pendekatan sistem pelayanan publik," pungkasnya. (*)
