"Datanya ada berapa kasus ASN ditangani saat pemilu dan pilkada lalu," katanya.
Lebih jauh, Arumahi--sapaan akrabnya, menyebutkan ada dugaan ASN diseret dalam arus politik praktis secara massif.
Tentu, dampaknya akan merugikan masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan maksimal menjadi terganggu akibat kesibukan mengurusi dan ikut terlibat politik praktis.
"Lebih parah lagi kalau ada perilaku diskriminasi (ASN) disitu. Bahwa itu bukan pendukung mereka. Inilah yang sekarang kita cegah sebenarnya," paparnya.
Guna mencegah pelanggaran berulang, kata dia, Bawaslu Sulsel berupaya menekan angka pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan sosialisasi, koordinasi bersama stakeholder sebagai tindak lanjut menghadirkan pesta demokrasi lebih bersih dan berintegritas.
"Sekarang ini kita fokus dulu pada pencegahan-pencegahan memberikan kesadaran. Menurut kami, teman-teman ASN itu orang cerdas semua, paham bisa baca Undang-undang, tapi ada tarikan dari kiri kanan untuk mereka tidak netral," ujarnya.
