SDK mengatakan, tidak mustahil dua kepentingan itu seiring sejalan. Karena hal itu DPR kata SDK, mendesak pemerintah untuk tidak lagi menerbitkan izin perkebunan sawit kepada korporasi.
"Karena lebih banyak menguasai korporasi daripada rakyat," tukas SDK.
Ini bertujuan memberikan kesempatan petani sawit mandiri mendapatkan hasil yang lebih baik, dan pastinya akan mempengaruhi perputaran ekonomi daerah.
Pada kesempatan itu, SDK mengaku, dengan posisinya kini sebagai wakil rakyat di DPR RI terus berupaya agar kebijakan bermuara kepada kepentingan petani sawit.
SDK mengingatkan, agar petani juga terus membangun kerjasama untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan usaha sawit.
"Kerjasama dengan pemerintah, asosiasi, kerjasama dengan perguruan tinggi supaya jangan menanam sawit dengan bibit sembarangan. Harus bibit yang bagus yang dua setengah tahun sudah berbuah pasir, tiga tahun sudah berbuah," jelasnya. (A)
