Pilkada Polman 2024: Andi Nursami Masdar Tunggu Waktu Tepat untuk Deklarasi

  • Bagikan

POLMAN, RAKYATSULSEL - Belakangan ini banyak muncul nama-nama kompetitor dari berbagai latar belakang dan profesi yang mempersiapkan diri sebagai calon Bupati Polman 2024 mendatang.

Bahkan diantara mereka sudah ada yang melakukan deklarasi sebagai calon Bupati Polman 2024 diantaranya, Dirga Putra Singkarru dan Andi Masri Masdar.

Menanggapi hal itu Tim Keluarga Andi Nursami Masdar (KITA SAMA) mengaku dalam dekat juga pihaknya akan melakukan deklarasi namun tunggu waktu yang tepat.

"Kalau desakan dan dukungan sudah banyak masuk dan meminta untuk segera Tim tagline KITA SAMA untuk mendeklarasikan Andi Nursami Masdar sebagai calon bupati polman 2024. Kami harus akui, banyak desakan dari pihak keluarga, sahabat, komunitas, kelompok profesi dan Masyarakat untuk mendeklarasikan Andi Nursami sebagai calon Bupati Polman pada pilkada Polman tahun 2024 mendatang," terang A. Muh. Mahesa Nursada, Rabu (19/10/22).

Tim keluarga KITA SAMA sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut

Putra sulung dari Kadis DPMD Polman itu  sapaan akrabnya Esa, menjelaskan beberapa poin atau pertimbangan untuk tidak terburu-buru mendeklarasikan Andi Nursami Masdar sebagai calon Bupati Polewali Mandar 2024 diantaranya adalah Andi Nursami Masdar menunggu momentum waktu yang tepat untuk deklarasi.

Andi Nursami Masdar menghormati proses penentuan calon yang ada di internal keluarga dan menjaga profesionalisme sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk tetap fokus bekerja dalam kapasitas jabatannya.

"Jadi itu beberapa poin yang harus kami patuhi untuk tidak buru-buru melakukan deklarasi. Kita SAMA menunggu momen yang tepat untuk Deklarasi nanti," ujar A. Muh. Mahesa Nursada.

Menanggapi soal deklarasi yang dilakukan oleh ASN menuju Pilkada Polman Pengamat Pemerintahan dari Unsulbar, Andi Nur Fiqhi Utami, mengatakan, penting diingatkan bagi figur aparatur sipil negara (ASN)  yang masuk bursa calon kepala daerah, untuk menjaga profesionalisme dan kepatuhan terhadap UU ASN terutama yang terkait netralitas ASN dalam politik praktis.

"Jika komitmen tersebut dapat dijaga maka akan menjadi preseden positif bagi demokrasi di daerah dan itu  bisa saja menjadi indikator penilaian bagi masyarakat,"ucapnya. (Sdr/Raksul)

  • Bagikan

Exit mobile version