TAKALAR, RAKYATSULSEL - Jelang berakhirnya masa kerja tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Takalar tahun 2022 ini, sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam struktur organisasi TP PKK mulai menguak.
Bagaimana tidak, anggaran yang diduga diterima oleh TP PKK dari Pemerintah Kabupaten Takalar kurang lebih Rp1 milyar diduga telah direkayasa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh Dinas Sosial dan PMD yang bertindak selaku pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Beberapa item kegiatan yang diduga fiktif pelaksanaannya antara lain, pengadaan baju seragam TP PKK dan perjalanan dinas anggota tim penggerak PKK.
Menurut sumber terpercaya menyebutkan bahwa saat ini pihak yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan SPJ pengadaan baju seragam tengah sedang kebingungan mencari pihak ketiga untuk menanda tangani kwitansi pencairan.
"Anggaran pengadaan baju seragam telah dicairkan, tetapi pengadaan baju tersebut tidak sehingga saat ini pihak yang telah membuat SPJ kebingungan mencari pihak ketiga untuk menanda tangani berkas pencairan dari anggaran baju seragam tersebut," kata sumber terpercaya minta namanya dirahasiakan.
Bahkan menurut sumber tersebut, bahwa bukan hanya pengadan baju seragam TP PKK yang diduga kuat telah direkayasa laporan pertanggung jawabannya, melainkan anggaran perjalanan dinas ibu kepala desa dan Ibu camat yang berangkat belum lama juga menjadi sasaran empuk sipembuat SPJ mengeruk keuntungan.
"Anggaran perjalanan dinas ibu kades dan camat yang berangkat, baik didalam Provinsi maupun diluar Provinsi juga ada dana SPJ kegiatan TP PKK, namun belakangan diketahui ibu kades dan ibu camat yang ikut dalam rombongan TP PKK, ternyata bayar sendiri-sendiri," terangnya.
Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Takalar, dr Hj Nilal Fauziah yang dikonfirmasi terpisah, perihal adanya dugaan kegiatan fiktif yang mewarnai perjalanan TP PKK tahun anggaran 2022 ini mengatakan untuk pengadaan baju TP PKK belum cair dananya dan pengadaan baju seragam belum dilaksanakan.
"Anggaran pengadaan baju seragam TP PKK belum cair olehnya bahu seragam belum diadakan, termasuk anggaran perjalanan dinas ibu kades dan ibu camat tidak ada dalam anggaran TP PKK," dali Nilal Fauziah via ponselnya, Jumat (21/10/2022).
Meski menampik ada rekayasa pembuatan SPJ dalam penggunaan dana TP PKK, Nilal Fauziah meminta pewarta untuk memberitakan hal-hal yang positif saja.(Adhy)
