MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sejumlah proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diprediksi tak berjalan optimal bahkan gagal tender. Ini dinilai lantaran kinerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) yang melempem.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan, pihaknya tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang terjadi di tahun 2022. Seperti penyerapan anggaran karena proyek tersendat.
"Kesalahan itu terkait penyerapan anggaran karena semua proyek-proyek besar tidak lengkap. Gambarnya tidak lengkap, amdalnya tidak lengkap," ungkap Danny Pomanto--sapaan akrab Walikota Makassar, Minggu (30/10).
Menyiasati tidak terjadi lagi keterlambatan bahkan gagal tender, kata Danny Pomanto, pihaknya menggandeng agen pengadaan barang dan jasa (barjas) dari luar Pemkot Makassar. Karena yang menjadi persoalan sejauh ini adalah performa Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tersendat.
"Bisa pakai Unhas, bisa pakai UNM, kemungkinan kita bisa pakai orang luar. Performa ULP kita agak tersendat disitu. ULP kita standar-standar saja. Biar strategis, kita libatkan dari luar saja," paparnya.
Danny Pomanto mengatakan program prioritas yang direncanakan tahun ini tapi gagal dieksekusi sudah masih dalam tahap persiapan untuk ditender. Sejauh ini, sudah tidak ada lagi persoalan yang dihadapi. Berbeda dengan tahun 2022 ini.
Seperti proyek Macca dan Sirkuit Untia yang gagal dibangun fisiknya karena lahan yang akan digunakan belum mengantongi sertifikat. Begitu juga dengan Pantai Losari sehingga proyek Japparate juga sudah bisa dilaksanakan.
"Tapi Alhamdulillah tidak ada persoalan lagi karena lahan di Untia sudah ada sertifikatnya. Begitu juga dengan proyek Japparate," urainya.
Danny Pomanto membenarkan jika proyeksi APBD Pokok 2023 sebesar Rp5,5 triliun. Sementara target untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,6 triliun. Ia mengaku banyak potensi pendapatan dan retribusi yang bisa digarap lebih maksimal lagi. Salah satunya ada dari sektor perparkiran. (*)
