"Jadi memang salah satu tugas pokok DLH adalah persampahan. Sebenarnya pengelolaan sampah sudah dibagi kewenangannya. Dimana pihak kecamatan mengakut sampah dan penarikan retribusi. Mereka dianggap ujung tombak dan dekat masyarakat, apalagi jika ada keluhan warga setempat bisa ditindak lanjuti secepatnya," jelas Aryati Puspasari.
Sedangkan tugas DLH fokus pada tata kelola TPA yang kian menumpuk, dijadikan tata kelola yang baik.
"Sejak 1993 TPA berdiri, sampai sekarang hampir 30 tahun. Bertumpuk disana sampah. Ini kita upayakan cari solusinya," ungkapnya.
Berdasarkan hasil kajian terakhir DLH Makassar, setiap orang di Makassar menghasilkan 0,6 kg sampah per hari. Sehingga jika ditotal dengan jumlah penduduk Kota Makassar yang mencapai 1,5 juta jiwa, maka volume sampah penduduk Kota Makassar sebanyak 1.100 ton per hari.
"Kita harus menyelesaikan sampah di hulu dan hilir. Apalagi ada UU pengurangan sampah," jelasnya.
Lebih jauh, Puspasari menjelaskan, bahwa permasalahan sampah begitu kompleks, terlebih pada sampah rumah tangga yang juga banyak menghasilkan sampah makanan, sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dianggap bukan menjadi tempat pembuangan sisa makanan.
Sampah makanan, kata Puspa, tidak layak untuk dibuang ke TPA tetapi masih perlu dilakukan pengelolaan, seperti bisa dijadikan pupuk kompos, biodigester atau bahan untuk makan maggot.
"Jadi itu memang pekerjaan rumah kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi kita bicara juga partisipasi masyarakat, karena urusan sampah ini tidak akan selesai jika dari sumber sampahnya sendiri tidak dikelola dengan baik," urai Puspa.
Puspasari Abadi menegaskan, pihaknya juga kembali memasifkan bank sampah di setiap kecamatan dan kelurahan untuk volume sampah yang masuk ke TPA. Sebagai tempat pengelolaan sampah yang menjalankan sistem reuse-reduce-recycle (TPS3R).
