MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengajukan usulan anggaran untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2024 sebesar Rp116 miliar.
Usulan ini diestimasikan untuk 9 pasangan calon (paslon). Lima pasangan calon dari partai politik dan empat paslon perseorangan.
Komisioner KPU Makassar, Romi Harminto mengatakan, anggaran yang diajukan KPU Makassar untuk Pilwalkot 2024 sebesar Rp116 miliar belum final. Pihaknya, kata dia masih akan mendiskusikan lebih detail dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Makassar.
"Rp116 miliar baru usulan pengajuan. Masih butuh rasionalisasi lagi, dan tergantung kemampuan Pemkot," ujarnya, Senin (7/11/2022).
Romi menjelaskan, dana Rp116 miliar tersebut sudah termasuk anggaran pengadaan alat pelindung diri (APD) di masa pandemi dan honor ad hock. Namun, besaran anggaran ini memungkinkan berkurang jika dirasionalisasi lagi bersama TAPD Pemkot.
"Ini baru usulan dari KPU, pertemuan lanjutan nanti bisa saja berkurang," terangnya.
Romi menyebutkan, melihat kondisi saat ini dimana harga kebutuhan tak menentu akan berdampak pada kebutuhan logistik Pemilu 2024. Makanya, dia berharap anggaran yang diajukan Rp116 miliar tidak berkurang.
"Kami berharap tetap diangka Rp116 miliar. Karena melihat kebutuhan dan inflasi saat ini, maka perlu dipertahankan (Rp116 miliar)," harap dia.
Jika kelak usulan anggaran itu berkurang, maka dipastikan simulasi pasangan calon juga akan berkurang karena penyesuaian.
"Jadi kami simulasi sembilan pasangan calon. Lima calon partai dan empat calon perseorangan, total sembilan paslon. Itu kami sesuaikan anggaran Rp116 miliar," pungkasnya.
Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi berharap anggaran sebesar Rp116 miliar tidak membebani pemerintah kota. Maka seharusnya, kata dia, pada APBD Pokok 2023 sudah terselip anggaran untuk Pilwali 2024.
"Soal berapa mau dikasih masuk itu urusannya pemerintah kota. Poin kami adalah bisa masuk APBD Pokok 2023. Supaya 2023 masuk tahapan Pilkada uangnya sudah ada, uangnya masih kurang ada kebijakan ditambah, yang masalah kalau uangnya tidak ada," tuturnya.
Dia memprediksi penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Pilwalkot Makassar kemungkinan dilakukan di kuartal terakhir tahun 2023.
"Soal proyeksi anggaran, kita punya pengalaman soal hibah Pilwalkot lalu, angkanya tidak jauh dari situ. Tapi disesuaikan teknis. Angkanya tidak lebih jauh dari 2020. Kurang lebih begitu. Yang paling besar sebenarnya komponen honor. Tahun lalu itukan beda tahun depan. Kalau menyusun sekarang belum ada dasar administrasi," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir menilai jika anggaran Rp116 miliar untuk Pilwali 2024 terlalu banyak dan akan membebani anggaran daerah.
Ia berharap agar Pemkot dan KPU kembali duduk bersama untuk memfinalkan angka nominal berapa rasionalnya untuk Pilwali 2024.
"Anggaran Pilwali tahun lalu Rp80 miliar, sekarang yang diajukan Rp116 miliar. Ini sangat besar, menurut saya Pemkot duduk bersama mendikusikan angka idealnya," jelas Politisi Golkar itu.
Pemprov Ajukan Rp200 juta Persiapan Pilkada Serentak 2024
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Biro Pemerintahan mengajukan anggaran ke DPRD Sulsel senilai Rp200 juta untuk desk Pilkada 2024.
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel Idham Kadir mengatakan, dana tersebut guna memonitoring persiapan awal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November 2024.
"Ini baru masuk tahapan awal, karena kami bersama Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), itu sudah ada penyampaian dari pusat untuk mempersiapkan dana Desk Pilkada," ujar Idham Kadir usai rapat pembahasan Raperda tentang APBD 2023, di Gedung Tower DPRD Sulsel, Makassar, Senin (7/11/2022).
Usulan anggaran tersebut, kata dia, untuk persiapan awal tahapan pilkada yang akan digunakan tahun 2023. Selain itu sebagai tahap pertama untuk pemantauan permasalahan yang dimonitoring di daerah jelang pilkada.
Saat ditanyakan apakah anggaran tersebut terlalu kecil dalam hal memonitoring pelaksanaan tahapan pilkada yang akan mulai pada 2023, Idham mengatakan sejauh ini dianggap cukup.
"Ini baru untuk tahapan awal yang kami minta. Kalau 2024 baru kami minta full, karena sudah tahun pilkada. Jadi, kami bersama Kesbangpol bisa lebih besar lagi (anggarannya) karena tahapan inti pilkada sudah masuk," terangnya.
Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Fadriaty AS menilai usulan anggaran dari Biro Pemerintahan sebesar Rp200 juta merupakan tahap awal.
"Jadi mereka menyebut angka Rp200 juta, saya sempat bilang kenapa terlalu kecil? Semua kabupaten/kota mau Pilkada. Ternyata itu Rp200 juta dana awalnya, yang besar itu nanti 2024," kata Fadriaty AS di gedung Tower DPRD Sulsel, Senin (7/11).
Politikus Demokrat itu menyebutkan anggaran Rp200 juta tersebut merupakan keperluan desk Pilkada meski sangat rendah. Padahal selama ini dana Desk Pilkada yang dikelola Biro Pemerintahan belum pernah dikucurkan.
Fadriaty AS mengaku anggaran itu besar kemungkinan akan bertambah saat melakukan pembahasan dengan TAPD dan Badan Anggaran (Banggar).
"Kemungkinan tidak dibawa Rp1 miliar," jelasnya. (Fahrul/Raksul/B)
