BANTAENG, RAKYATSULSEL - DPRD Bantaeng menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dalam sidang paripurna di gedung DPRD Bantaeng, Kamis (10/11) malam. Penetapan APBD 2023 ini adalah yang tercepat di Sulawesi Selatan.
Pada sidang paripurna di DPRD Bantaeng, seluruh fraksi memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembahasan APBD 2023 ini. Secara utuh, fraksi-fraksi di DPRD juga menyatakan setuju terhadap APBD pokok 2023 ini.
"Kami mengapresiasi atas seluruh upaya percepatan pembahasan ini. Dengan segala dinamika yang terjadi, Ranperda APBD 2023 akhirnya ditetapkan, harui ini," jelas juru bicara Fraksi PAN, Pratita Nareswari.
Dia juga mengatakan, eksekutif sejauh ini telah onsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng. Menurut dia, pemerintah telah berusaha menjaga dan melindungi masyarakat Bantaeng dari segala kondisi yang ada.
"Terjadi dinamika dari segala sisi, mulai dari dinamika kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi kemasyarakatan," jelas dia.
Fraksi PPP yang diwakili oleh Asbar Sakti juga memberikan apresiasi kepada eksekutif. Dia menyebut, penghargaan dan berbagai keberhasilan yang diterima atas pelaksanaan APBD 2022 adalah bukti jika eksekutif telah menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
"Kami juga sekaligus menaruh harapan besar agar perencanaan dan pelaksanaan APBD kita pada tahun mendatang jauh lebih daripada sebelumnya, dan kehadiran kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan kabupaten Bantaeng dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita," jelas dia.
Asbar juga mengingatkan dalam waktu 27 hari mendatang, masyarakat Bantaeng akan merayakan hari jadinya yang ke-768.
"Semoga berbagai prestasi yang telah diraih, menjadi penyemangat bagi kita semua, dalam mengkonstruksi kebaikan-kebaikan baru, untuk mewujudkan Bantaeng selangkah lebih maju dan lebih baik," jelas dia.
Dia juga menyinggung soal percepatan penetapan APBD 2023 ini. Asbar mengatakan, penetapan ini adalah salah satu bentuk akselerasi pemerintah untuk percepatan pembangunan daerah.
"Dengan penetapan Perda tentang APBD TA 2023 ini, maka menurut catatan kami, kitalah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang tercepat menetapkan Perda APBD nya," jelas dia.
Fraksi gabungan Karya Demokrasi Nurani Indonesia (KDNI) juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Bantaeng. Melalui juru bicaranya, Misbahuddin Basri mengatakan jika sepanjang 2022, eksekutif telah melakukan banyak upaya percepatan pembangunan daerah.
"Apa yang dilakukan eksekutif selama ini sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Bantuan modal usaha, untuk melindungi UMKM, dan asuransi pertanian yang tepat sasaran," jelas Misbahuddin Basri.
Bupati Bantaeng, Ilham Azikin mengatakan, sidang paripurna ini adalah salah satu momentum untuk membangun bangsa dan negara serta daerah yang dicintai. Dia menyebut, percepatan pembahasan APBD 2023 ini adalah salah satu bentuk sinergitas antara legislatif dan eksekutif.
"Ini berkat kerja sama seluruh jajaran pimpinan fraksi di DPRD dan dilakukan dengan tetap bersinergi demi pelayanan masyarakat di Bantaeng," jelas dia.
Dia menyebut, ada regulasi yang menuntut adanya perubahan struktur APBD 2023. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proporsi belanja daerah. Dia juga menyebut, pada 2023, pemerintah akan memprioritasnya beberapa hal penting. Di antaranya adalah penanganan infrastruktur banjir, pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial.
"Serta program-program unggulan pemerintah kabupaten Bantaeng," jelas dia.
Ilham Azikin menutup pidatonya pada sidang paripurna DPRD Bantaeng dengan pantun. Dalam pantun itu dia menyinggung jika percepatan penetapan APBD ini adalah untuk kepentingan rakyat Bantaeng.
"Hari pahlawan kita hormat. Setuju anggaran untuk rakyat. Dari sasayya ke biring kassi. Sekian dari saya dan terimakasih," kata dia. (Jet)
