ENREKANG, RAKYATSULSEL - Setelah melakukan aksi mogok kerja beberapa waktu lalu, tenaga kesehatan (Nakes) dari RSUD Massenrempulu kembali mendatangi kantor DPRD Enrekang, Kamis (10/11)
Hal ini terkait tidak terdaftarnya data tenaga honorer ini di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementrian Kesehatan (KEMENKES)
Hal tersebut mengakibatkan para nakes ini tidak bisa mengikuti proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang saat ini sedang berlangsung.
Kedatangan nakes ini juga untuk mendengarkan hasil konsultasi tim dari DPRD, Pemda Enrekang dan perwakilan Nakes di KEMENKES dalam hal ini Dirjen Tenaga Kesehatan dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bisrokrasi (MENPAN RB) beberapa waktu lalu.
Mustain Sumaele dari komisi satu DPRD menyampaikan hasil dari konsultasi. "Terkait persoalan ini, secara aturan tidak memungkinkan lagi untuk mengakomodir 227 nakes yang tidak terdaftar datanya pada batas waktu yang telah ditentukan," kata Mustain.
Pesannya, Lanjut dia, benahi semua sistem yang ada di daerah, bukan hanya di Dinkes, RSUD tapi di semua lapisan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari.
Jumarni, Nakes, mengaku kecewa atas hasil konsultasi ini dan meminta evaluasi kinerja manejemen RSUD Massenrempulu.
"Hasilnya tentu sangat mengecewakan. Namun, harapan kami, pihak menajemen RSUD menjadikan ini sebagai pembelajaran agar kedepan bisa lebih teliti, karena hal ini sangat merugikan kami," tandasnya. (Fadli/Raksul)
