"Kami minta keuangan pada saat asistensi anggaran 2023 untuk mencermati anggaran masing-masing BPBD kabupaten. Jangan sampai mereka hanya berharap pada BTT Provinsi atau anggaran BPBD Provinsi," tukasnya.
"Setelah perda ini di nomor register oleh Kementerian dalam Negeri itu harus segera ada peraturan gubernur yang mengatur soal SOP kebencanaan, jadi siapa kerja apa, bagaimana pola kerjanya itu semua diatur dalam SOP," jelasnya.
Soal jumlah anggaran setiap kabupaten, Hatta mengatakan dana BPBD Provinsi Tahun 2023 mengalami kenaikan sedikit. Paling tinggi, dana pemerintah terbanyak diperoleh Majene namun alokasinya paling besar dari pusat.
"Kalau di daerah paling tinggi itu Majene hanya saja Majene ini dana dari pusat yang banyak. Yang minim itu Polman, Mamuju termasuk Provinsi sangat rendah juga," ungkapnya. (Sudirman/Raksul/A)
