LUWU, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penembangan Dan Kajian Manajemen Pemerintah LAN RI Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi ASN lingkup Pemkab Luwu di Hotel Maxone Makassar, 17-19 November 2022.
Kepala BKPSDM Kab Luwu Andi Muhammad Ahkam Basmin, mengungkapkan alasan kegiatan ini lantaran beberapa bulan lalu disibukkan dengan beberapa kasus terkait keberadaan dan kondisi kepegawaian di Luwu.
"Khususnya bagi Pegawai non ASN yang tentunya akan merepotkan teman-teman di tingkat OPD masing-masing, contoh kasus menumpuknya pegawai non ASN di suatu OPD atau instansi," ujar Ahkam, Kamis (17/11).
Terpisah, Sekda Luwu Sulaiman menyampaikan terima kasih kepada Kepala Pusbang LAN Makassar dan segenap jajarannya atas kerjasamanya.
"Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Bimtek yang akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkup pemerintah kabupaten Luwu tahun 2022 dan semoga dapat mengikuti dengan baik," jelas Sulaiman.
Dia menjelaskan, seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Terutama menyangkut Daya Manusia Aparatur dan ketata laksanaan yang efektif dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di Era Globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala Bidang. Maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan peraturan Menpan RB Nomor 1 tahun 2020 tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja.
"Namun yang terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang diharapkan dari Sumber Daya Aparatur belum sepenuhnya terwujud yang salah satu penyebabnya kerena terjadi ketidak sesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya," urainya.
Untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam Program reformasi birokrasi untuk mewujudkan peningkatan Daya Guna, Hasil Guna, Transparansi dan Akuntabelitas penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan penataan Birokrasi yang baik, Terinci, Terukur dan Output Kerja yang jelas serta Alur Kegiatan, Standart Prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Untuk mewujudkan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan analisis jabatan untuk mengetahui informasi karakteristik pekerjaan yang ada pada setiap unit kerja yang dijadikan dasar dalam melakukan berbagai manajemen di Bidang Kepegawaian," paparnya.
Suatu perubahan itu tidaklah mudah, sehingga kata dia, mereformasi diri yang selama ini dijalankan. Namun demi kepentingan yang lebih besar harus mempunyai keberanian untuk berubah dan melaluinya dari sekarang, tantangan yang harus dijawab sebagai Aparatur Pemerintahan.
"Seiring berjalannya waktu, demikian juga era globalisasi saat ini tingkat kompetansinya yang semakin ketat, maka diperlukan inovasi-inovasi serta dengan perencanaan yang matang. Harapannya agar bisa survive di tengah kebutuhan masyarakat," tukasnya. (Irwan/Raksul/A)
