MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang membuka penerimaan tenaga adhoc baik PPK maupun PPS. Potensi titipan dari oknum diyakini bakal terjadi di proses rekrutmen.
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati perekrutan petugas badan Ad Hoc yang dilakukan KPU perlu dilakukan secara terbuka, sehingga tidak ada keraguan publik. Misalnya membuka hasil proses pendaftaran sampai penetapan.
"Kalau menurut saya, perekrutan badan Ad Hoc perlu lebih transparan terkait hasilnya, karena asas kepercayaan publik itu penting," kata Khoirunnisa Nur Agustyati, Selasa (22/11).
Upaya tersebut, diungkapkan Khoirunnisa cukup penting. Kendati jika berkaca pada Pemilu sebelumnya tak sedikit petugas badan Ad Hoc yang ditemukan berafiliasi terhadap calon legislatif.
"Itu yang penting bagi saya. Integritas agar tidak berafiliasi dengan peserta Pemilu," ujarnya.
Diketahui penerimaan petugas badan Ad Hoc Pemilu 2024, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai dibuka secara serentak, Minggu, (20/11). Pendaftaran tersebut dilakukan secara digital melalui aplikasi SIAKBA.
Anggota Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan dihari ketiga sejak tanggal 20 pendaftaran. Sudah ada 683 orang mendataf calon ad hoc.
"Hingga hari ketiga total pentarv683 orang di KPU Makassar," kata Endang.
Perekrutan inipun diharapkan berjalan bersih tanpa ada indikasi 'orang titipan' dari pihak tertentu. Apalagi petugas badan Ad Hoc merupakan ujung tombak dalam berjalannya pesta demokrasi akan datang.
"Update jumlah pendaftar PPK di KPU Makassar hingga hari ke-3 pendaftaran 22 November 2024 Pukul 18.00 Wita di setiap kecamatan," sambung Endang.
Sebelumnya, Komisioner KPU Sulsel, Fatmawati Rahim menjamin bahwa proses perekrutan petugas badan Ad Hoc akan mengedepankan integritas. Publik pun nantinya akan diikut sertakan dalam proses tersebut.
