MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Integritas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal diuji dalam proses rekrutmen calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tengah berlangsung.
Rekrutmen badan Ad Hoc yang dilakukan KPU diharapkan berjalan bersih tanpa ada intervensi dari pihak tertentu. Termasuk menghindari adanya calon "titipan".
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, perekrutan petugas badan Ad Hoc sebagai penyelenggara Pemilu 2024 diharapkan bisa mengedepankan integritas.
"Perekrutan ini perlu dilakukan secara terbuka, sehingga tidak ada keraguan publik. Misalnya membuka hasil proses pendaftaran sampai penetapan. Integritas KPU sangat penting untuk menghindari calon dari parpol," ujar Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati, Selasa (22/11).
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, rekrutmen PPK dan PPS adalah bisnis kepercayaan publik. "Proses ini adalah bisnis kepercayaan. Kita berharap hasil dan proses penyelenggaraan pemilu ke depan diterima dan dipercaya oleh publik," kata Saiful Jihad.
Olehnya kata dia, Bawaslu kabupaten/kota bertugas mengawasi proses rekrutmen PPK dan PPS serta penyelenggara Ad Hoc lainnya.
"Dalam hal pengawasan terhadap proses rekrutmen PPK dan penyelenggara Ad Hoc lainnya, Bawaslu tentu mengacu pada mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh KPU RI," tegasnya.
Komisioner KPU Sulsel, Fatmawati Rahim menjamin bahwa proses perekrutan petugas badan Ad Hoc akan mengedepankan integritas. Publik pun nantinya akan diikut sertakan dalam proses tersebut.
