MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Puluhan pengunjuk rasa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sulsel (AMS) seruduk Kantor DPRD Sulsel, Kamis (24/11).
AMS merupakan gabungan mahasiswa dan masyarakat Sulsel yang menuntut agar kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 diusut tuntas.
Diketahui, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Hayat Gani sempat diperiksa Polda Sulsel terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan penyaluran bantuan pangan non-tunai (BPNT) Kementerian Sosial di empat kabupaten.
Keempat Kabupaten tersebut yakni, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng dan Takalar. Sekprov Sulsel diperiksa pada Kamis 3 Februari lalu sebagai saksi.
Koordinator Lapangan, Takbir mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sudah menunjukkan keseriusan dan perhatian yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun di tubuh pemerintah Sulsel tidak sepenuhnya memiliki pejabat yang berkompeten.
"Masih banyak yang saat ini masih ditenggarai melakukan tindakan tidak terpuji," sebut Takbir melalui pernyataan sikapnya.
Untuk itu, AMS mendesak kepada DPRD Sulsel untuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah kasus. Di antaranya terjadi indikasi penyalahgunaan dana Bansos covid 19 tahun 2021. Kemudian, meminta Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani meletakkan jabatan.
"Kami meminta kepada Kapolda dan Kajati Sulsel serta KPK-RI agar segera menuntaskan kasus Bansos Covid 19 yang sejauh ini masih terus bergulir," tegasnya.
Tidak hanya kasus dugaan penyalahgunaan dana Bansos Covid-19, massa AMS juga mendesak DPRD Provinsi Sulsel segera menganggarkan pembangunan Stadion Mattoanging untuk tahun 2023. Terlebih mengawal kasus yang saat ini mengemuka di stadion mattoanging.