PINRANG, RAKYATSULSEL – Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Pahala Nainggolan yang juga bertindak selaku Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berharap penggunaan SIPD dapat dimaksimalkan sehingga mampu menjadi Sistem yang terintegrasi dalam mewujudkan satu data Indonesia.
Hal ini diungkapkan Pahala saat membuka Rapat koordinasi percepatan integrasi perencanaan - penganggaran daerah yang digelar secara daring, Kamis (24/11).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah di Indonesia ini, turut dihadiri Bupati Pinrang, Irwan Hamid yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Ir Budaya, di Ruang Jendela Lasinrang Dinas Kominfosandi Pinrang.
Lebih lanjut Pahala berharap setiap pengambilan keputusan di semua level didasari dari informasi yang ada dalam sistem yang terintegrasi sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mengefisienkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
12 Rencana aksi Stranas PK ini, lanjutnya, merupakan arahan Tim Nasional yang terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kantor Staf Presiden dan ketua KPK RI.
“lima instansi ini bersepakat untuk menyusun rencana aksi dilakukan oleh seluruh stakeholder mulai dari tingkat desa / kelurahan sampai tingkat Kementerian,” ujar Pahala.
Pada kesempatan ini turut hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Agurhan Madjid, Sekretaris Bappelitbangda A. Fahruddin, dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pinrang Kamaruddin. (Amran)
