JAKARTA, RAKYATSULSEL - DPP KNPI desak Kapolri copot Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Syahardiantono dan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto karena kedua nama tersebut diduga masuk dalam salah satu bagan yang menerima aliran dana dari mafia tambang geng Ismail Bolong.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Asbar M Akib, Kamis (24/11). Asbar mengatakan, masuknya nama Syahardiantono dan Pipit Rismanto dugaan yang menerima aliran dana dari penambang ilegal sangat mencoreng citra polisi di publik. Apalagi sekarang posisi Syahardiantono adalah Kadiv Propram Mabes Polri, yang diberi tugas melakukan bersih bersih di internal Mabes Polri.
Kata Asbar, bagaimana mungkin intitusi Polri bisa bersih kalau pejabat yang punya otoritas melakukan tersebut terindikasi bagian yang harus dibersihkan.
"Bagaimana mungkin Syahardiantono bisa memeriksa, menertibkan, menyelidiki dan menindak anggota internal Polri yang terlibat di sejumlah kasus seperti tambang ilegal, Konsorsium 303 dan Peredaran Narkoba Irjen Teddy Minahasa jika ternyata Syahardiantono diduga ikut terima aliran dana dari geng Ismail Bolong," tegas Asbar.
Asbar menilai, terkait masalah pemain tambang, nama Brigjen Pipit Rismanto juga diduga pengepul utama dana dari penambang, bukan lagi sekedar pengepul tapi juga ikut jadi pemain tambang. Apalagi dari bagan yang beredar pengumpulan dana dari mafia tambang tersebut disinyalir untuk membiayai keperluan operasionap oknum oknum pejabat di Mabes Polri.
Asbar juga mendesak kepada Presiden Jokowi untuk membentuk Satuan Tugas Khusus atau apapun namanya untuk menuntaskan ragam masalah di internal Polri. Ada Konsorsium 303 yang sampai hari ini belum jelas, belakang muncul geng peredaran narkoba Jenderal Teddy Minahasa dan terakhir ini kasus tambang ilegal.
"Pak Kapolri tidak mampu menuntaskan ini dan hanya Pak Jokowi yang mampu tuntaskan masalah ini. Jika masalah ini masih ditangani Polri maka masing-masing akan tersandera dan tidak akan pernah tuntas," kata Asbar.
Lanjut Asbar, hal ini sangat mengkhawatirkan dan jika terlalu lama dibiarkan berlarut, maka Perang Bintang di Institusi Polri terus berlanjut.
"Benar apa yang disampaikan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD beberapa waktu lalu, telah terjadi Perang Bintang di Polri dan masing-masing pihak saling membuka aib, sehingga melemahkan Institusi. Negara ini masih butuh Polri, sehingga butuh dipulihkan dan diperkuat," kata Asbar.
Menurutnya, jika masalah ini tidak diambil alih Pak Jokowi, maka citra Polri akan semakin terpuruk, tidak akan ada lagi yang percaya pada institusi ini. Kita harus berani bersih dan semua ini bisa tuntas hanya dengan menggunakan tangan Pak Jokowi. (*)
