MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile kembali menyerap aspirasi masyarakat lewat kegiatan reses masa persidangan pertama masa sidang tahun 2022/2023.
Ada dua kecamatan yang disasar oleh Andi Suhada dalam rangka temu konstituen yakni di Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Ujung Pandang yang merupakan daerah pemilihannya.
Di Kecamatan Rappocini khususnya di Kelurahan Buakana, Jl Rappocini Raya, Lr 9, RT 04 RW 05, Andi Suhada banyak mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat setempat terkait pengembangan UMKM.
Apalagi, kata Suhada, wilayah tersebut merupakan salah satu lorong wisata (Longwis) yang sudah digarap oleh warga dalam peningkatan perekonomian dan pengembangan UMKM.
Andi Suhada menyampaikan masyarakat setempat harus menjaga lorong wisata yang telah dibangun selama ini. Sebab, ada banyak potensi yang mampu dikembangkan, seperti UMKM dan menjaga kebersihan lingkungan.
Sebab, program lorong wisata yang diinisiasi oleh Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menjadi fokus pemerintah kota dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan pengembangan UMKM.
"Peran masyarakat sangat diperlukan, karena lorong ini merupakan salah satu yang terbaik. Apalagi dengan dibantu oleh pemerintah dari segi pembangunan lorong," ujarnya, Jumat (2/12/2022).
Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam skala kecil sebaik mungkin. Misalnya, dengan memanfaatkan tanaman dalam lorong agar dapat menghasilkan produk berkualitas yang bisa menopang ekonomi keluarga.
"Ada banyak sebenarnya hasil-hasil UMKM yang bisa di dapat dalam lorong, mulai dari tanaman hias, makanan, sayur-sayuran serta kerajinan lain yang bisa bermanfaat, kuncinya adalah dari masyarakat sendiri," terangnya.
Sementara di Kecamatan Ujung Pandang sendiri, tepatnya di Jalan Gunung Batu Putih, Kelurahan Maricaya Baru, mayoritas warga menanyakan soal penyaluran dan pendataan bantuan sosial berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Reses kali ini memang terutama masalah sosial, jadi masyarakat itu sangat ingin mengetahui apa sih tentang PKH dan BLT yang merupakan hak mereka," ujar Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Oleh karena itu, Andi Suhada berjanji akan berusaha semaksimal mungkin dan mengawal serta mengusulkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat di Kelurahan Maricaya Baru.
"Karena memang itu sangat penting dalam kondisi sekarang ini semenjak adanya covid kan memang kehidupan masyarakat khususnya di kota Makassar agak menurun," ungkapnya.
Disamping itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar akan mengupayakan agar pemerintah Kota lebih detail lagi dalam mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan PKH.
"Sudah beberapa kali terjawab melalui musyawarah kelurahan yang kita laksanakan beberapa hari terakhir. Saya kira memang insya Allah apa yang menjadi kebutuhan warga lewat verifikasi dan validasi data terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang saat ini masih dalam proses," jelasnya.
Sebab, lewat pendataan dan musyawarah di Kelurahan data-data terkait masyarakat layak mendapat bantuan PKH akan lebih efektif dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
"Olehnya itu kami sangat berharap apalagi bukan cuma sekali dilaksanakan musyawarah kelurahan karena data yang ada pasti dinamis bergerak, olehnya itu pengusulan nanti yang dilakukan pasti setiap bulan," pungkasnya. (*)
