MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat kembali menyapa warga saat Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Masa Sidang 2022-2023, Jl Anuang, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Sabtu (3/12/2022).
Dalam reses kali ini, legislator dari Fraksi Golkar ini juga banyak mendapat banyak keluhan warga Maricaya Selatan. Beberapa diantaranya adalah pengadaan kursi dan meja posyandu, kinerja RT dan RW, program pelatihan dan pungutan retribusi sampah.
Khusus untuk pungutan retribusi sampah, warga menyesalkan adanya pungutan namun sampah yang ada tidak diangkut. Mereka secara mandiri harus membuang sampahnya ke kontainer terdekat.
Atas masalah itu, Nurul Hidayat menyebut bahwa masalah ini tidak hanya dialami oleh warga Maricaya Selatan. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah kelurahan.
Ia mengingatkan agar para petugas kebersihan di kecamatan atau kelurahan untuk memaksimalkan kinerjanya. Sebab, warga telah memenuhi kewajibannya.
"Untuk retribusi sampah yang sudah dipatok Rp16 ribu itu kita maksimalkan saja kinerjanya dari orang-orang persampahan," ujar Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar ini.
Ia juga mendorong pemerintah kota untuk menggelontorkan anggaran untuk upah bagi para pemungut retribusi sampah. Dengan begitu, mereka bisa bekerja secara maksimal.
"Kasihan juga ini mereka, tidak ada yang namanya upah pungut. Saya ajukan nanti di DPRD supaya mereka semangat juga bekerja," tambah Nurul Hidayat.
Sementara masalah lainnya, kata Nurul, dirinya akan melihat lebih dulu apa saja yang menjadi prioritas untuk direalisasikan. Meski begitu, ia memastikan semuanya akan terakomodir.
"Apa yang menjadi skala prioritas itu nanti kita paripurnakan," tukas Nurul Hidayat.
Terakhir, Lurah Maricaya Selatan, Andi Takdir meminta warga untuk tidak sungkan menyampaikan hal yang menjadi masalah di wilayahnya. Ia memastikan Anggota DPRD Kota Makassar dalam hal ini Nurul Hidayat untuk menindaklanjuti.
"Tolong sampaikan ke ibu dewan kalau misalkan ada masalah ta. Beliau (Nurul Hidayat) ini selalu mengawal aspirasi ta sampai ke pemerintah," tukas Andi Takdir. (*)
