LUWU UTARA, RAKYATSULSEL - Usaha Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk mengentaskan kemiskinan membuahkan hasil yang positif. Di mana persentase penduduk miskin mengalami penurunan cukup signifikan, dari 13,59% di tahun 2021, turun menjadi 13,22% di tahun 2022. Jadi, ada penurunan 0,37% poin di tahun 2022.
Poin persentase penurunan ini lebih tinggi dibanding daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan, di luar Kabupaten Jeneponto yang mengalami penurunan 0,55% poin. Bahkan Sulsel sendiri hanya 0,15% poin.
Penurunan angka kemiskinan ini patut diapresiasi karena komitmen pemda dalam pengentasan kemiskinan berjalan on the track, sehingga signifikansinya sangat terasa.
“Kita patut bersyukur karena pemda terus melakukan perbaikan demi perbaikan pembangunan, sehingga di tahun 2022 ini persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Hal ini linier dengan angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 3,90% di tahun 2021. Setelah pada 2020 mengalami kontraksi -0,59%,” jelas Ayub saat ditemui di ruang kerjanya.
Hal-hal lain yang memengaruhi penurunan persentase penduduk miskin di tahun 2022 ini adalah aktivitas perekonomian masyarakat yang mulai hidup kembali pascabencana banjir bandang beberapa tahun lalu serta pandemi COVID-19 yang kini mulai melandai.
“Istilahnya, aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan kembali, sehingga pendapatan masyarakat pun menjadi meningkat. Dari sebelumnya penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, itu bisa keluar dari garis kemiskinan, sehingga pada 2022 angka kemiskinan turun menjadi 13,22% dari tahun sebelumnya 13,59%,” beber Ayub.
Dikatakan Ayub, persentase penduduk miskin Luwu Utara di tahun 2021 cukup tinggi disebabkan adanya bencana banjir bandang dan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat tidak berjalan baik, rusaknya sarana prasarana infrastruktur serta banyaknya lahan pertanian yang terkena dampak bencana.
Tak hanya itu, dampak COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap aspek kemiskinan. Pasalnya, berbagai pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah menjadi kontraproduktif terhadap geliat pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah semuanya normal kembali, pemda terus menggenjot berbagai perubahan untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.
“Saat ini lapangan kerja sektor konstruksi meningkat yang ditandai adanya pembangunan di beberapa titik pascabencana yang menyebabkan terbukanya lapangan kerja baru yang dilakukan dengan sistem padat karya. Aktivitas tempat perbelanjaan juga sudah mulai pulih pascapandemi juga sangat berpengaruh,” jelas Ayub.
“Sektor-sektor ekonomi sudah mulai bangkit. Sarana pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara daring sekarang sudah bisa tatap muka sehingga perputaran ekonomi mulai tumbuh. Termasuk sektor transportasi yang mulai hidup. Belum lagi UMKM kita yang juga mulai bangkit. Ini semua tentu memengaruhi penurunan persentase penduduk miskin,” sambungnya.
Ayub menyebutkan bahwa di pengujung 2022 ini, selain persentase penduduk miskin, indikator makro sosial ekonomi Luwu Utara lainnya yang dirilis pihak BPS adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sementara indikator pertumbuhan ekonomi 2022 baru akan dirilis pada Februari 2023 mendatang.
Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Utara mengalami peningkatan dari 70,02% di tahun 2021, meningkat menjadi 70,51% di tahun 2022. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), mengalami penurunan dari 3,91% di tahun 2021, menjadi 2,81%. (*)
